"Kita ingin KPU memberantas praktik politik uang, kita Ingin menghapus slogan 'ambil uangnya jangan pilih orangnya'," kata Said Iqbal kepada pers di depan gedung KPU, Jakarta Pusat, Minggu.
Menurut Said, praktik politik uang berpotensi menghasilkan calon legislatif yang sarat budaya korupsi. Dikhawatirkan produk undang-undang yang dihasilkan akan bersifat koruptif dan tidak berpihak kepada rakyat.
Dia berharap KPU tidak diintervensi oleh pihak manapun dan dapat bertindak tegas memberi sanksi kepada peserta pemilu yang melakukan politik uang.
Partai Buruh berharap para komisioner KPU menghasilkan pemilu yang jujur dan adil. Dia juga meminta KPU tidak mengundur waktu pemilu yang sudah ditentukan, yakin pada 14 Februari 2024.
Dia berharap dengan aksi ini, pihak pemerintah khususnya KPU bisa menjalankan pemilu sesuai dengan harapan rakyat.
"Kedatangan kami justru mendukung KPU dan pada komisioner harus berani dalam mengambil keputusan untuk menggelar pemilihan jurdil, menindak politik uang dan jangan mengubah waktu pemilu," kata Said.
Baca juga: Massa buruh mulai datangi gedung KPU
Baca juga: Hari Buruh, aliansi SP dan LSM dorong ratifikasi Konvensi ILO No.190
Pewarta: Walda Marison
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2022
