Jakarta (ANTARA News) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Anny Ratnawati, mengharapkan pihak swasta lebih berperan melalui skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta untuk membangun sarana infrastruktur pendukung di Indonesia karena anggaran pemerintah terbatas.

"Jadi, infrastruktur tidak sepenuhnya dibangun dengan biaya pemerintah. Government expenditure umumnya untuk kepentingan publik, lainnya diisi swasta atau Public Private Partnership (PPP)," katanya di Jakarta, Senin.

Menurut Anny, pemerintah telah menyiapkan insentif maupun program dalam Masterplan Percepatan Pembangunan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) bagi swasta yang berminat untuk membangun sarana infrastruktur dasar maupun pendukung.

"PPP harus dipastikan ada daya tarik. Untuk PPP masuk sudah disiapkan incentive policy baik pajak dan proyeknya. Ini tidak bisa hanya pemerintah yang kerja," ujarnya.

Anny optimistis bahwa pemerintah mampu mengundang investasi swasta masuk ke Indonesia, terutama untuk membangun infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan pembangkit listrik.

Menurut dia, sarana infrastruktur pendukung yang memadai dapat mendorong distribusi barang antarpulau sehingga dapat menggerakkan konsumsi domestik yang dapat menjadi stabilisasi pertumbuhan ditengah-tengah ketidakpastian perekonomian global.

Anny mengatakan, sistem logistik yang tidak memadai karena infrastruktur buruk dapat membuat biaya tinggi sehingga nilai produksi suatu barang menjadi mahal, padahal permintaan konsumsi domestik saat ini sangat tinggi.

"Problemnya adalah dengan negara lain ada free trade, jadi pengiriman barang dari luar lebih cepat dan bebas hambatan. Kita miliki problem di infrastruktur, intinya itu. Jadi kita ada trade barrier. Pergerakan barang di dalam negeri terhambat karena `cost` tinggi. Kita lihat potensi ada, kapasitas industri kita cukup untuk isi permintaan dalam negeri," kata Anny.

Untuk itu, pemerintah akan memberikan paduan yang memadai dan kemudahan kepada investor swasta agar angka investasi dapat meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada 2012.

"Kami berikan gambaran yang baik mengenai kondisi makro kepada swasta asing untuk masuk dalam bentuk `Foreign Direct Investment`. Memang butuh koordinasi yang baik di segala lini. Mudah-mudahan tahun depan lebih baik," ujar Anny.
(T.S034/N002)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011