“Saya sikapi pemberitaan di media online dan media sosial berkaitan dengan dugaan memperjualbelikan kotak jabatan,” jelas Rusdy Mastura dalam keterangan resminya dihubungi di Jakarta, Sabtu.
Tim investigasi yang melibatkan Inspektorat Provinsi, Sekretaris Daerah, dan pejabat berwenang itu bekerja bergerak cepat menyelidiki kasus tersebut.
"Tujuannya untuk segera menjawab hal-hal yang berkembang dan yang mengganggu visi misi pemerintah provinsi Sulteng untuk melakukan reformasi birokrasi,” jelasnya.
Kata Rusdy, siapa pun yang terbukti terlibat dalam praktik jual beli jabatan maka akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan aparatur sipil negara (ASN) dan ketentuan aturan lainnya.
“Kalau terbukti maka akan kami tindak sesuai dengan aturan yang ada,” tegasnya.
Menurut Rusdy, dalam waktu 3 bulan ke depan pihaknya akan kembali mengevaluasi kotak jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, usulan, dan kebutuhan organisasi perangkat daerah dan kebijakan pimpinan.
“Akan kembali dievaluasi kotak jabatan sesuai ketentuan atau tidak,” terangnya.
Sebelumnya, beredar gambar tangkap layar pesan WhatsApp terkait transfer sejumlah dana yang diduga berkaitan dengan jual beli jabatan di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Baca juga: Gubernur Sulawesi Tengah prioritaskan keamanan Poso
Baca juga: Presiden Jokowi lantik Gubernur-Wagub Sulawesi Tengah 2021-2024
Pewarta: Kristina Natalia
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2022
