“Hari ini secara nasional seluruh PNS masuk bekerja kembali, meskipun ada surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) bahwa PNS boleh WFH, tapi di Batam tidak kami lakukan, karena Batam adalah satu pulau yang terpisah dengan daratan, sehingga tidak terjadi kemacetan,” ujar Wali Kota Batam Muhammad Rudi di Batam, Senin (9/5).
Baca juga: Menpan RB setujui usul Kapolri soal WFH urai kemacetan arus balik
Untuk Kota Batam, lanjutnya, transportasi laut yang banyak digunakan hanya dari Tanjungpinang, Tanjungbalai Karimun dan dari Pekanbaru. Itu pun tidak terlalu banyak.
“Artinya, baik pegawai di Pemerintah Kota Batam maupun di Badan Pengusahaan (BP) Batam tidak menjadi satu alasan untuk WFH,” kata Rudi.
Pagi ini Pemkot Batam melakukan apel gabungan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman kantor Pemkot Batam dan tingkat kehadirannya cukup tinggi.
“Laporan tadi ada 100 orang lebih yang tidak hadir, jadi menurut saya hanya sedikit saja yang tidak masuk hari ini, mungkin karena cuti atau ada hal lainnya,” ucap Rudi.
Baca juga: DPR dukung Kapolri anjurkan WFH guna cegah macet arus balik Lebaran
Baca juga: PNS DKI masih banyak WFH di hari pertama setelah Lebaran
Meski hanya sedikit, Rudi memastikan untuk pegawai yang tidak masuk tanpa alasan akan dikenai sanksi. “Tadi sudah saya sampaikan ke Kepala Dinas terkait untuk mengurusnya. Untuk sanksi sudah pasti ada,” katanya.
Sedangkan untuk karyawan swasta, kata Rudi, tergantung dari pimpinan perusahaan masing-masing. “Cuti bersama sampai hari Minggu (8/4), harusnya hari Senin (9/4), mereka sudah hadir. Kalau kembali dari Jawa ke Batam kan harus pakai transportasi udara, harusnya mereka sudah mempersiapkan tiga atau empat hari sebelumnya," kata Rudi.
Pewarta: Ilham Yude Pratama
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2022
