Keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, menyebutkan dalam pertemuannya tersebut, Dr. Ali Akbar menyampaikan bahwa "Tim Katastropik Purba yang berisi para ahli geologi yang berkompeten, dan berdasarkan informasi yang kami ketahui telah melaporkan dugaan tersebut ke instansi yang menangani bidang kebudayaan."
"Informasi dari setiap orang, termasuk Tim Katastropik Purba perlu diapresiasi dan ditindaklanjuti terutama karena berawal dari kajian ilmiah khususnya geologi. Tindak lanjut berupa penelitian arkeologi di lapangan perlu dilakukan melalui pemerintah baik pusat maupun daerah khususnya satuan tugas yang menangani urusan kebudayaan," katanya.
Dalam kesempatan yang sama Andi Arief, Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana Alam, melalui Asistennya, Basroni Kiran SH, MH mengatakan bahwa sesuai dengan UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang untuk melaporkan sesuatu yang diduga sebagai cagar budaya kepada pemerintah.
Dalam konteks inilah, tim mengusulkan agar morfologi geologi yang mencurigakan tersebut diteliti secara arkeologi dan dalam proses penelitian, diperlakukan sebagai cagar budaya.
"Pada Minggu (27/11) kami melakukan kembali rapat koordinasi antara para ahli geologi yang tergabung dalam Tim Katastropik Purba dengan Direktorat Jendral Sejarah dan Purbakala, untuk memantapkan langkah-langkah terkait temuan di beberapa wilayah, termasuk di Garut." kata Basroni Kiran.
"Semoga saja, para peneliti lintas disiplin ilmu dapat segera mengungkap dugaan keberadaan Piramida di Garut dan wilayah lain di Indonesia, untuk menjadi tonggak baru penulisan sejarah, budaya dan peradaban Indonesia." katanya.(*)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
