"Sekitar 77 persen ASN berada di instansi daerah. Saya harap seluruh daerah di Indonesia terus menerapkan meritokrasi," kata Wapres saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Kuta, Badung, Senin malam.
Selain menerapkan sistem yang memberikan kesempatan memimpin berdasarkan kemampuan, Ma'ruf juga meminta seluruh pemda berkomitmen mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sesuai dengan regulasi tata kelola pemerintahan.
"Termasuk juga mencegah praktik jual beli jabatan yang masih kerap terjadi," tukasnya.
Selain itu, dia juga mendorong penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di tingkat kabupaten dan kota, karena hal itu menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan publik.
Terkait tema pelaksanaan Rakernas APPSI, tambah Wapres, pembangunan berkelanjutan pada intinya merupakan upaya untuk mewujudkan kemakmuran bagi generasi sekarang tanpa membebankan generasi masa depan.
"Oleh karena itu, orientasi pembangunan di masa depan bersifat mendorong kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan dan melibatkan partisipasi seluruh warga negara," jelasnya.
Sesuai dengan amanat konstitusi, dia mengatakan pemda diberikan kewenangan untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya sebagai upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
"Pemda seyogianya mampu mengambil kebijakan yang lebih dekat dengan aspirasi masyarakat," katanya.
Dia juga mengatakan seluruh gubernur dan jajaran pemda harus mengubah paradigma dari sekadar menata menjadi melayani, memenuhi kebutuhan rakyat, termasuk membangun interaksi dengan berbagai pemangku kepentingan.
"Saya harapkan Rakernas ini dapat menghasilkan program kerja terbaik bagi APPSI, untuk mendukung suksesnya pemerintah daerah dan otonomi daerah, demi mewujudkan pembangunan Indonesia yang berorientasi pada kesejahteraan, keadilan, dan kesinambungan," kata Wapres.
Sementara itu, Ketua Umum APPSI Anies Rasyid Baswedan mengatakan Rakernas APPSI Tahun 2022, yang berlangsung di Bali hingga Rabu (11/5), mengusung tema "Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah Provinsi Untuk Kesinambungan Pembangunan".
"Rakernas ini akan mengumpulkan problem-problem yang selama ini dihadapi pemerintah provinsi, lalu menjadikan itu sebagai rekomendasi untuk disampaikan pada pemerintah pusat," ujar Gubernur DKI Jakarta itu.
Sejumlah topik yang akan dibahas dalam Rakernas APPSI tersebut antara lain prospek peran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam mengoptimalkan penyelenggaraan sistem merit di birokrasi pemerintahan daerah, menjajaki peluang bagi pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB), serta efektivitas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2022
