"Kami sekarang menetapkan jumlahnya 4.000 orang. Tapi informasi yang datang pada kami jumlah itu jauh lebih banyak," kata Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Navi Pillay pada suatu konferensi di Jenewa, lapor AFP.
Pillay akan berpidato pada sidan khusus Dewan HAM itu, Jumat, yang diminta untuk membicarakan penemuan-penemuan sebuah panel independen mengenai situasi hak asasi manusia di Suriah.
Komisi Penyelidikan Independen mengatakan pada Senin lalu bahwa pasukan Suriah telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan dan penganiayaan anak-anak, mengikuti perintah dari tingkat tertinggi dari rezim Presiden Bashar al-Assad.
Panel itu telah mengumpulkan bukti dari 233 saksi dan korban penindasan kejam terhadap demonstran anti-rezim tapi tidak diberi izin untuk masuk ke negara itu.
Korban sebelumnya yang dikeluarkan oleh PBB pada awal bulan ini menyebutkan jumlah korban tewas kira-kira 3.300 orang.
Pillay memberikan jumlah yang telah direvisi, yang ia lukiskan sebagai "konservatif" itu saat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh wartawan pada peluncuran kampanye media sosial untuk mempromosikan Hari HAM pada 10 Desember.
Ketika ditanya apakah situasi di Suriah telah memenuhi kriteria konflik bersenjata, Pillay mengatakan mereka perlu mempelajari laporan itu untuk melihat luasnya tindakan oleh kekuatan oposisi.
"Saya sudah mengatakan bahwa secepat di sana makin banyak pembelot yang mengancam untuk mengangkat senjata -- saya katakan ini Agustus pada Dewan Keamanan -- maka di sana akan ada perang saudara," kata komisaris hak asasi manusia itu.
"Itu masalah mempelajari laporan tersebut untuk melihat tingkat apa yang mereka katakan sebagai kekuatan oposisi itu dalam upaya untuk mencapai karakterisasi konflik bersenjata."
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Catherine Ashton telah meminta, Senin, sidang khusus Dewan Hak Asasi Manusia menyusul dipublikasikannya laporan panel penyelidikan itu.
Sebuah rancangan resolusi Uni Eropa mengutuk "pelanggaran hak asasi manusia sistematis serius" yang dilakukan oleh pemerintah Suriah dan meminta agar penemuan itu diajukan ke Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB.
Dewan HAM sebelumnya telah mengadakan sidang khusus mengenai Suriah pada 29 April dan 22-23 Agustus. (S008)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
