... kekecewaan menumpuk terus, akan melahirkan ketidakpercayaan, dan sekarang tampaknya sudah mengarah ke kondisi itu... ada kekhawatiran dana itu tidak sampai kepada rakyat, dan ditengarai ada korupsi oleh para pengelola anggaran...Yogyakarta (ANTARA News) - MPR melihat kasus Papua yang mencuat selama ini merupakan persoalan belum terwujudnya keadilan di wilayah itu, kata Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Y Thohari.
"Semua tahu Papua dan Papua Barat sangat kaya sumber daya alam, tetapi rakyatnya masih tertinggal secara ekonomi, pendidikan, dan jaminan kehidupan yang layak lainnya," katanya di Yogyakarta, Minggu.
"Oleh karena itu, kekecewaan yang terus menerus terkait masalah sosial dan ekonomi di sana, dan tidak segera ditangani, tentu akan menumpuk," katanya.
Menurut dia, jika kekecewaan menumpuk terus, akan melahirkan ketidakpercayaan, dan sekarang tampaknya sudah mengarah ke kondisi itu, maka pemerintah harus melakukan langkah-langkah nyata untuk segera mengatasi persoalan di Papua dan Papua Barat.
"Jangan sampai dalam mengatasi persoalan di wilayah tersebut hanya difokuskan pada bidang pertahanan dan keamanan saja. Dalam menyelesaikan persoalan itu, konteks yang paling utama adalah pembangunan kesejahteraan masyarakat di Papua dan Papua Barat," katanya.
Ia mengatakan dari sudut penyediaan anggaran memang pemerintah sudah sangat serius menangani persoalan di Papua dan Papua Barat. "Bahkan dana otonomi khusus yang digelontorkan ke provinsi itu sudah sangat besar nilainya," katanya.
Menurut dia, jika dihitung setiap kepala keluarga di provinsi tersebut sudah mencapai belasan juta rupiah.
"Tetapi masalahnya tidak cukup hanya menggelontorkan dana yang besar, karena sebenarnya harus dibarengi dengan kemampuan penggunaan dan penyerapan anggaran yang sangat besar itu," katanya.
Jika penyerapan anggaran dan penerapannya tidak dengan baik, menurut dia penggelontoran dana triliunan rupiah tersebut tidak maksimal mencapai sasaran.
"Bahkan, ada kekhawatiran dana itu tidak sampai kepada rakyat, dan ditengarai ada korupsi oleh para pengelola anggaran," katanya.
Ia mengatakan dengan jumlah penduduk yang belum banyak, sementara anggarannya sudah besar, namun mereka masih kekurangan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur jalan serta jaringan listrik.
Menurut dia, dana yang sangat besar itu nyangkut di mana, ini yang perlu dilakukan penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya heran mengapa sudah bertahun-tahun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menemukan pelanggaran dalam penggunaan anggaran di provinsi itu," katanya.
Oleh karena itu, ia berharap KPK bersama BPK menelusuri masalah tersebut, sehingga dapat diketahui penyebab utama kekecewaan masyarakat setempat. (H008)
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2011
