“Terima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo, Komisi IX DPR RI, para tokoh, pemangku kepentingan, advokator, ilmuwan, organisasi profesi, aktivis serta penggerak jaminan kesehatan yang turut berkontribusi membangun dan mengembangkan sistem jaminan kesehatan nasional ini,” katanya dalam acara peluncuran dan bedah buku tersebut di Jakarta, Selasa.
Hasilnya, Program JKN-KIS tidak saja memberikan dampak terhadap pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, mengurangi biaya "out of pocket" serta meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan, literasi, dan derajat kesehatan, tetapi juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.
Dalam buku tersebut, ia menjabarkan pandangan pribadi mengenai seluk beluk Program JKN-KIS, mulai dari fondasi pemahaman awal seperti konsep dasar Program JKN-KIS yang berbeda dengan asuransi kesehatan komersial, kelembagaan, tata kelola hubungan antarlembaga, regulasi, kolaborasi antarinstansi hingga upaya membangun persepsi yang baik di mata pemangku kepentingan maupun masyarakat luas.
Ghufron juga menjabarkan strategi untuk memperluas kepesertaan JKN-KIS, mencapai universal health coverage (UHC), meningkatkan mutu pelayanan, serta menjaga sustainabilitas Program JKN-KIS.
Baca juga: BPJS Kesehatan MoU UNY dan UPN Yogyakarta optimalisasi program JKN
Sejumlah topik hangat seperti rencana implementasi paket manfaat berbasis Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) juga diulas Ghufron secara khusus.
“Di samping itu, ekosistem digital jaminan kesehatan perlu dibangun untuk menghadirkan kemudahan, kecepatan, kenyamanan, peningkatan mutu, dan efisiensi dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS,” ujar dia.
Begitu pula dengan pengelolaan maha data (big data) di BPJS Kesehatan yang berguna untuk mendukung proses pengembangan inovasi, artificial intelligent, dan otomatisasi dalam berbagai aspek.
"Kompleksitas ekosistem digital jaminan kesehatan ini menggelitik saya untuk menuangkannya ke dalam buku," katanya.
Ghufron juga menyinggung tentang pengembangan klinik dan rumah sakit percontohan yang menerapkan ide baru sebagai tolok ukur bagi fasilitas kesehatan lainnya, termasuk bagaimana meningkatkan kesetaraan (equity) bagi peserta JKN-KIS dalam hal sarana, prasarana, SDM kesehatan, dan alat kesehatan di masing-masing daerah yang berbeda.
Baca juga: BPJS Kesehatan sorot distribusi dokter pada Muktamar IDI XXXI
Ia juga menulis uraian singkat tentang mulai bergeser status pandemi COVID-19 menjadi endemi, yang tentu berdampak terhadap pelayanan kesehatan, pola pembiayaan, hingga sustainabilitas Program JKN-KIS ke depannya.
“Sejak awal berdiri, Program JKN-KIS dan BPJS Kesehatan selaku penyelenggaranya telah menempuh berbagai dinamika dan perjuangan besar, hingga akhirnya Program JKN-KIS tumbuh berkembang seperti sekarang. Prestasi-prestasinya mengharumkan nama bangsa, bahkan diakui dunia internasional,” ujar Ghufron yang hingga saat ini masih menjabat sebagai Ketua Komisi Kesehatan atau Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance (TC Health) ISSA yang beranggotakan 160 negara itu.
Buku berjudul Menyulam Program Jaminan Kesehatan Nasional Menjadi Andalan dan Kebanggaan Bangsa Indonesia merupakan karya pertama yang ditulis Ghufron selagi menjabat sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan.
Ia berharap, buku tersebut bisa menjadi legasi yang merefleksikan sejauh mana Indonesia telah melangkah demi mewujudkan jaminan kesehatan yang berkualitas bagi penduduknya.
Ia juga berharap, buku tersebut mampu memberikan manfaat terhadap upaya pengembangan maupun penyempurnaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Program JKN-KIS.
Baca juga: BPJS Kesehatan: Pelaksanaan Program JKN-KIS sesuai syariah
Baca juga: BPJS Kesehatan tingkatkan kualitas layanan gagal ginjal
Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2022
