Sri Mulyani targetkan defisit APBN 2023 turun ke 2,61-2,9 persen

Sri Mulyani targetkan defisit APBN 2023 turun ke 2,61-2,9 persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait KEM dan PPKF RAPBN 2023 di Jakarta, Jumat (20/5/2022). ANTARA/Astrid Faidlatul Habibah.

Defisit diarahkan kembali di bawah 3 persen antara 2,61 persen sampai 2,90 persen dari PDB
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menargetkan defisit APBN tahun depan akan turun ke level antara 2,61 persen sampai 2,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) seiring kebijakan pemerintah terkait konsolidasi fiskal 2023.

“Defisit diarahkan kembali di bawah 3 persen antara 2,61 persen sampai 2,90 persen dari PDB,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF)  RAPBN 2023 di Jakarta, Jumat.

Sri Mulyani menjelaskan defisit tahun depan yang dalam rentang 2,61 persen sampai 2,9 persen terhadap PDB akan diwujudkan seiring pendapatan negara yang ditargetkan meningkat di kisaran 11,19 persen sampai 11,70 persen dari PDB.

Sementara untuk belanja negara mencapai 13,8 persen sampai 14,6 persen dari PDB serta keseimbangan primer yang mulai bergerak menuju positif di kisaran minus 0,46 persen sampai 0,65 minus dari PDB.

Untuk rasio utang akan tetap terkendali dalam batas manageable di kisaran 40,58 persen sampai 42,42 persen dari PDB.

Baca juga: Pemerintah targetkan defisit APBN 2023 turun, jadi 2,81 - 2,95 persen

Sri Mulyani mengatakan defisit dan rasio utang akan tetap dikendalikan dalam batas aman sekaligus mendorong keseimbangan primer yang positif.

Kebijakan pembiayaan investasi pun akan terus dilakukan dengan memberdayakan peran BUMN, Sovereign Wealth Funds (SWF), Special Mission Vehicle (SMV) dan Badan Layanan Umum (BLU).

Hal itu dilakukan dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM dan UMi (Ultra Mikro).

Pemerintah juga terus mendorong peran swasta dalam pembiayaan pembangunan melalui kerangka Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) termasuk penerbitan instrumen pembiayaan kreatif lainnya.

“Melalui akselerasi pemulihan ekonomi, reformasi struktural dan reformasi fiskal maka diharapkan kebijakan fiskal 2023 tetap efektif mendukung pemulihan ekonomi namun tetap sustainable,” kata Sri Mulyani.

Baca juga: Jokowi minta perencanaan belanja tepat agar defisit di bawah 3 persen

Baca juga: Sri Mulyani: Defisit APBN 2022 diturunkan jadi 4,5 persen PDB

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar