Dyah Roro menilai untuk mengadakan stok BBM tidak mudah dan butuh pendanaan tidak sedikit. Apalagi penyediaan cadangan minyak dan gas nasional sejatinya adalah juga tanggungjawab negara, bukan hanya beban badan usaha.
“Apa yang dilakukan Pertamina menjaga stok BBM nasional, itu harus diapresiasi, tapi perlu diperhatikan kondisi finansial secara keseluruhan,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.
Menurutnya menjaga cadangan migas agar sesuai permintaan masyarakat sangat penting. Saat ini, cadangan migas Indonesia adalah 23 hari, masih di bawah sejumlah negara seperti China atau Amerika Serikat yang sudah di atas 50 hari. Dalam bauran energi nasional, kontribusi minyak juga masih tinggi, yakni 31,2 persen dan gas 19,3 persen.
"Ingat juga ketergantungan kita tinggi maka ketersediaan migas perlu diamati jangan sampai ada kelangkaan yang menimbulkan multiplier effect yang dampaknya dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Komisi Energi DPR, lanjutnya, sempat mengadakan rapat dengan manajemen Pertamina untuk membahas stok BBM jelang arus mudik dan arus balik Lebaran 2022. Apalagi pada saat kondisi Lebaran di mana mobilitas masyarakat meningkat, jangan sampai berdampak pada ketersediaan dan stok BBM khususnya Solar dan Pertalite.
Baca juga: Pertamina pastikan stok BBM di Madiun aman saat Lebaran 2022
Seperti diketahui, Solar masuk dalam kategori BBM tertentu yang disubsidi pemerintah, sedangkan Pertalite per 10 Maret 2022 ditetapkan sebagai Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) sehingga Pertamina berhak mendapatkan kompensasi untuk pengadaan dan distribusinya.
“Alhamdulillah, kami melihat Pertamina sudah mengantisipasi stok BBM di SPBU. Setiap kategori BBM termonitor per hari. Mereka (Pertamina) ada sistem online yang memonitor,” katanya dalam diskusi bersama media secara virtual, Jumat (20/5/2022) sore.
Dyah Roro menyebutkan sudah sewajarnya Pertamina sebagai kepanjangan tangan pemerintah berperan dalam menyediakan dan mendistribusikan BBM subsidi dan penugasan dengan harga terjangkau. Setelah itu, pemerintah berperan mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan Pertamina sehingga tidak ada beban ekstra yang ditanggung badan usaha.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya, menjelaskan harga keekonomian BBM dan LPG naik tajam sejalan dengan harga Indonesia Crude Price (ICP) yang bertengger di atas 100 dolar AS per barel.
Dengan perubahan tersebut, lanjut Sri Mulyani, arus kas Pertamina sejak awal tahun ini menjadi negatif karena harus menanggung selisih antara harga jual eceran dan harga keekonomian dengan harga ICP di atas 100 dolar AS per barel. Apalagi Pertamina harus mengimpor BBM dengan kurs dolar AS sehingga ini menyebabkan kondisi keuangan perusahaan turun.
Oleh karena itu, pemerintah merevisi asumsi makro dalam APBN 2022 seiring peningkatan ICP dengan mengajukan tambahan subsidi energi sebesar Rp74,9 triliun, yang Rp71,8 triliun di antaranya untuk BBM dan LPG. Sementara untuk kompensasi BBM dan LPG total diperkirakan mencapai Rp324,5 triliun.
Baca juga: Presiden: Pemerintah terus menahan agar harga Pertalite tidak naik
Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2022
