Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah untuk mendukung peran utama perpustakaan dalam meningkatkan kemampuan literasi masyarakat.

“Indonesia ke depan tidak lepas dari ekosistem digital yang akan kita bangun. Belum banyak pemerintah daerah yang menyadari dan memperhatikan terkait perpustakaan, literasi, dan budaya gemar membaca,” ujar Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Teguh Setiabudi dalam Talkshow Transformasi Perpustakaan Menuju Ekosistem Digital di Jakarta, Senin.

Baca juga: Perpustakaan dituntut ambil peran utama peningkatan literasi

Literasi, kata dia, sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya suatu bangsa. Sementara alokasi dana APBD oleh daerah dalam mendukung perpustakaan masih belum maksimal.

Saat ini alokasi dana APBD untuk perpustakaan di daerah tertinggi masih satu persen dari total anggaran di daerah. Hal itu belum maksimal.

Baca juga: Transformasi perpustakaan bagian dari pembangunan ekosistem nasional

"Tapi rata-rata masih di bawah satu persen. Pemerintah daerah harus betul-betul mendukung program dan sejalan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah,” kata dia.

Dengan adanya masyarakat yang berwawasan dan menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi, kata dia, dapat memenangkan persaingan global. Untuk itu, kegiatan pembangunan manusia berkarakter melalui pembangunan literasi sangat penting.

Baca juga: Kepala Perpusnas: Literasi berperan ciptakan tenaga kerja terampil

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu kerja ekstra dalam menghadapi beberapa tantangan yang mungkin muncul seperti minimnya distribusi anggaran pengembangan perpustakaan, minimnya akses layanan sarana dan prasarana perpustakaan, terbatasnya bahan referensi dan tenaga pustakawan.

Pewarta: Indriani
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2022