Jakarta (ANTARA News) - Ratusan mahasiswa dan masyarakat Papua dari perguruan tinggi se-Jawa dan Bali dan Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat (Front Pepera-PB), akan kembali melakukan unjukrasa dengan tuntutan yang sama penutupan PT Freeport, di Plaza 89 Kuningan, Jakarta. "Sekitar pukul 10.00 WIB nanti kami dengan jumlah massa yang sama seperti kemarin, akan kembali melakukan unjukrasa sesuai rencana, yakni tiga hari berturut-turut sampai tuntutan penghentian operasional PT Freeport benar-benar teralisasikan," ujar Humas Front Pepera-PB, Arkilaus Baho, seusai mengkoordinir massa Front Papera-PB di Kantor Walhi, Jalan Tegal Parang, Mampang, Jakarta, Rabu pagi. Menurutnya, aksi itu merupakan bentuk kemarahan masyarakat Papua terhadap keberadaan PT. Freeport yang telah merampas hak-hak rakyat Papua selama ini. "Tindakan brutal aparat kepolisian dalam menangani aksi demonstrasi masyarakat Papua, baik yang di Mil 74 Papua ataupun di Plaza 89 Kuningan, bertolak belakang dengan tindakan aparat keamanan dan pejabat yang selalu melindungi PT. Freeport," katanya. Aksi demo yang merupakan gelombang lanjutan pemblokiran PT Freeport setelah terjadinya kasus penembakan di Mil 74 sejak 23 Pebruari lalu dan juga telah berlangsung sejak 27 Februari 2006 di Kantor PT Freeport, Plaza 89 Kuningan, Jakarta. Sementara itu, pada aksi unjuk rasa sebelumnya (Selasa, 28/2) yang berlangsung sekitar dua jam (12.30-14.30) telah terjadi bentrokan antara ratusan demonstran dengan sedikitnya 300 personel aparat keamanan dan mengkibatkan sedikitnya delapan polisi terluka dan tiga pengunjukrasa dari Front Pepera-PB dilarikan ke RS MMC, Kuningan, karena mengalami luka di hidung dan kepala. "Tiga rekan kami langsung dilarikan ke rumah sakit karena dua orang mengalami luka di hidungnya, sedangkan Meliana Gombo kepalanya terkena pentungan petugas," kata Arkilaus. Atas insiden Selasa siang di halaman Plaza 89 itu, Front Papera-PB mengecam tindakan represif aparat terhadap peserta aksi dan mendesak Kapolri memecat aparat yang melakukan tindakan represif tersebut. "Kami juga mendukung dan menyerukan warga Papua di Timika untuk memobilisasi kekuatan tetap melakukan blokade di lokasi pertambangan PT. Freeport Indonesia di Tembaga Pura hingga tutup total," katanya. Sementara itu, Wakadiv Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Anton Bachrul Alam, menyatakan sangat menyayangkan insiden tersebut. "Siapa pun boleh menyampaikan pendapatnya secara terbuka, asalkan tidak anarkis," ujarnya. Kalau sampai terjadi anarkis, seperti perusakan, pengeroyokan dan penganiayaan, lanjut Anton, pihaknya akan menindak tegas para pelaku karena sudah termasuk tindak pidana. Ia mengakui Polri telah diminta oleh pihak Freeport untuk mengamankan kantornya di Plaza 89. "Dan sampai sekarang, pengamanan itu terus dilakukan oleh Polda Metro Jaya, meskipun kantor tersebut kini sedang tutup karena maraknya aksi unjukrasa," tambahnya. (*)

Copyright © ANTARA 2006