"Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang signifikan ini didukung oleh kebijakan Pemerintah yang bersifat people-first. Pemerintah menempatkan diri sebagai masyarakat untuk mempertimbangkan bagaimana dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat akibat dari keputusan-keputusan yang akan dan telah diterapkan,” ujar Menko Airlangga dalam keterangan resmi, Kamis. Ia mencontohkan kebijakan pemberian bantuan tunai kepada para pedagang kaki lima, pemilik warung, dan nelayan (BT-PKLWN) untuk membantu pelaku UMKM sekaligus mendorong konsumsi masyarakat.
Selain itu, ada juga program Kartu Prakerja yang bersifat semi bansos untuk meningkatkan keahlian masyarakat di masa pandemi yang telah dimanfaatkan oleh 11,4 juta penerima. Untuk siswa sekolah, Pemerintah juga memberikan bantuan kuota internet gratis guna menjamin ketersediaan pendidikan di masa pandemi.
Seluruh langkah tersebut memang berisiko bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tapi Menko Airlangga percaya bahwa hal tersebut akan mendatangkan keuntungan jangka panjang bagi masyarakat. “Pemerintah memprioritaskan masyarakat, kami berinvestasi di dalamnya, dan memastikan kepercayaan mereka. Saya sangat yakin bahwa keputusan ini dalam jangka panjang akan terbukti sama pentingnya dengan yang mereka lakukan dalam jangka pendek,” ungkap Menko Airlangga.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menegaskan bahwa pendekatan people-first ini tidak hanya berlaku pada masa krisis dan diterapkan di bidang tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lain dapat menjadi kekuatan penuntun dibalik upaya pembangunan. “Pendekatan ini adalah pendekatan yang inklusif, berkelanjutan, dan berprinsip. Pendekatan inilah yang dapat menjadi dasar untuk meningkatkan keterlibatan dan kerja sama di seluruh dunia,” pungkas Menko Airlangga.
Baca juga: Airlangga sampaikan dukungan untuk transisi energi di forum WEF
Baca juga: Airlangga tekankan penerapan just and affordable transition dalam EBT
Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022
