Kemendagri ajak semua pihak utamakan belanja produk dalam negeri

Jakarta (ANTARA) -

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengajak semua pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), hingga masyarakat untuk bersama-sama mengutamakan belanja produk dalam negeri.

“Bukan berarti yang lain tidak boleh. Kehidupan ini kan jelas, ada pasar ada jual beli ya. Tapi kita mengutamakan produk dalam negeri,” kata Suhajar di Jakarta Kamis.

Suhajar menyampaikan itu usai membuka secara resmi Indonesia Maju Expo & Forum 2022 bertajuk "Bangga, Cinta, dan Pakai Produk Indonesia" yang berlangsung secara daring dan luring dari Jakarta Convention Center, Kamis (26/5).

Mengutamakan belanja produk dalam negeri, katanya, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menekankan pentingnya menggunakan produk dalam negeri, terutama produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Baca juga: Kemendagri buka kegiatan Indonesia Maju Expo dukung UMKM

Ia mencontohkan saat ini jumlah anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) diperkirakan lebih dari Rp2.000 triliun, sedangkan keseluruhan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di seluruh Indonesia diprediksi lebih dari Rp1.100 triliun.

Angka tersebut, papar dia, diharapkan dapat dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa minimal 40 persen untuk produk dalam negeri.

Apalagi, kata Suhajar, jika pengadaan tersebut dapat direalisasikan lebih banyak, misalnya 70 persen. Hal itu dinilai akan semakin menggerakkan geliat perekonomian, utamanya di sektor UMKM.

Terlebih, kata dia, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi yang turut menggerakkan kehidupan masyarakat.

Baca juga: Luhut dorong percepatan realisasi belanja produk dalam negeri

“Jadi seluruh rakyat Indonesia yang ada usaha itu tersebar di UMKM luar biasa banyak jumlahnya. Nah, apabila UMKM ini bergerak dan bisa hidup caranya harus ada yang berbelanja kepada dia (UMKM),” kata Suhajar.

Berkaitan dengan itu, lanjut Suhajar, pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi untuk mendorong alokasi 40 persen pengadaan barang dan jasa produk dalam negeri, utamanya UMKM.

Hal itu sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan "Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia" pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Baca juga: Mendagri tekankan 40 persen belanja produk dalam negeri di APBD

Regulasi lainnya, yakni Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah.

“Bayangkan kalau uang yang Rp300 triliun sampai Rp500 triliun ini itu bisa dibelanjakan untuk semua produk dalam negeri, maka ekonomi kita di kampung-kampung, di kabupaten-kabupaten akan bergerak, itu maksudnya. Jadi regulasi ini dimaksudkan untuk berpihak kepada rakyat kita,” ucapnya.

Suhajar berharap ke depan geliat perekonomian, utamanya dari sektor UMKM dapat semakin baik. Apalagi, menurutnya, selama pandemi COVID-19 sejumlah UMKM sudah mampu mengoptimalkan perdagangan secara digital.

Hal itu menurut Suhajar dapat semakin maju, bahkan bisa melebarkan pangsa pasar hingga ke luar negeri.