"Negara-negara G20 juga terus mendorong pemanfaatan digitalisasi untuk mencapai inklusi keuangan, melalui penyusunan pedoman implementasi G20 High Level Principle for digital financial inclusion," kata Perry dalam webinar "Pemberdayaan UMKM Perempuan untuk Inklusi Keuangan", Jumat. Presidensi G20 Indonesia juga mendorong agar negara-negara G20 mengembangkan database mengenai produk dan layanan keuangan keuangan di luar kredit untuk meningkatkan pembiayaan UMKM.
Hal ini agar UMKM dapat menggunakan dana dari pembiayaan tersebut untuk meningkatkan kapasitasnya. "Produk dan layanan yang dibutuhkan antara lain produk pembayaran, penjaminan kredit, asuransi, dan produk serta layanan non keuangan yang mendukung UMKM seperti manajemen keuangan dan literasi serta edukasi keuangannya," katanya.
Selanjutnya Presidensi G20 Indonesia juga mendorong penyusunan tool kit sebagai petunjuk pelaksanaan bagi regulator untuk mempersiapkan ekosistem keuangan digital yang aman dan ramah bagi UMKM. Di samping itu harmonisasi data UMKM juga terus dilakukan untuk membantu regulator memberikan pelayanan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang kurang terlayani.
"Selain itu terus dilakukan dorongan pada pembuat regulasi untuk mempermudah pelaku industri mencapai keseimbangan, antara lain melakukan inovasi untuk mempromosikan inklusi keuangan digital, termasuk mengenali, menilai, memantau, dan mengelola risiko yang muncul, dan melakukan perlindungan konsumen," katanya.
Baca juga: BI: Perempuan berhasil kembangkan UMKM karena pendekatan kelompok
Baca juga: BI kembali terima opini WTP dari BPK atas laporan keuangan tahun 2021
Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022
