Jakarta (ANTARA News) - Ketua Presidium Indonesian Police Watch, Neta S Pane, mengatakan dukungan tokoh politik nasional Amien Rais yang mendorong Kapolri Jenderal Sutanto menjadi calon Presiden mengangkat citra polisi. "Dukungan dari Pak Amien Rais kepada Kapolri untuk dicalonkan jadi Presiden mendatang mengangkat citra dan menggairahkan Polri, namun di lain pihak ini beban bagi Sutanto," kata Neta S Pane kepada ANTARA di Jakarta, Jumat. Ia mengatakan dukungan Amien Rais kepada Kapolri itu sangat positif bagi Polri. Namun demikian, kinerja Kapolri seyogyanya tidak semata karena dukungan tersebut dalam melakukan peningkatan kinerja Polri, melainkan sebagai tuntutan tugas. "Saya akui ada komitmen kuat dari Sutanto untuk melakukan pembenahan internal, dan itu sebuah langkah positif yang harus dipertahankan, " katanya. Ketika ditanya kemungkinan adanya benturan politik yang bisa mengganggu kinerja Kapolri dari dimunculkannya nama Sutanto sebagai calon Presiden mendatang, menurut Neta S Pani, mungkin saja terjadi, namun ia melihat parpol juga cukup merespon. Ia melihat dari luar parpol tampaknya tidak akan ada halangan berarti. Namun ia melihat ada kerentanan dari internal polisi sendiri yang kemungkinan bisa mengganggu kinerja Polri yang gilirannya bisa menurunkan citra Polri yang sudah terbangun. Terlepas dukungan Amien Rais untuk pencalonan Sutanto jadi calon presiden, menurut Neta S Pane, Kapolri harus konsisten melaksanakan program reformasi dan pembenahan di lingkungan Polri untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Konsolidasi internal Polri belum selesai, perlu secepatnya melakukan konsolidasi personel yang mendukung konsep kerja Kapolri, itu sangat mendesak," katanya. Salah satunya menurut Neta S Pane, Kapolri harus melakukan konsolidasi ketat, termasuk melakukan mutasi pejabat strategis, yang saat ini menurut pengataman IPW tidak bergerak secara optimal. Ia mengatakan Kapolri harus bersikap lebih tegas dan jelas untuk mendorong kinerja Bagian Reserse Kriminal (Bareskrim) untuk lebih agresif dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang masuk. "Kapolri harus menata kembali struktur Bareskrim karena di sana ujung tombaknya, kalau perlu harus ada pergantian pejabat di sana agar lebih fight," kata Neta S Pane. Tanpa ada terobosan dan kebijakan pembenahan struktur Bareskrim dan jabatan strategis lainnya, akan menjadi ganjalan program Polri, khususnya dalam pemberantasan korupsi. (*)

Copyright © ANTARA 2006