dari hasil pendalaman kemarin sepertinya itu memang nanti bisa disepakati bersamaJakarta (ANTARA) - Komisi B DPRD DKI Jakarta bakal menyepakati usulan dari Pemprov DKI soal tarif integrasi tiga moda transportasi sebesar Rp10 ribu untuk mendukung kemudahan mobilitas warga DKI termasuk mempercepat pemulihan ekonomi.
"Terkait nilai yang diajukan yaitu Rp10 ribu, dari hasil pendalaman kemarin sepertinya itu memang nanti bisa disepakati bersama," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail di Gedung DPRD DKI, Kamis.
Baca juga: MTI sebut tarif integrasi dibutuhkan untuk transisi pandemi ke endemi
Rencananya, Komisi V DPRD DKI akan rapat kembali dengan Pemprov DKI Jakarta dan BUMD bidang transportasi umum di Jakarta untuk membahas rekomendasi yang akan dikeluarkan DPRD DKI pada pekan depan.
Ada pun rencana menyepakati soal tarif integrasi Rp10 ribu itu adalah salah satu isi rekomendasi Komisi B DPRD DKI.
Apabila dalam rapat tersebut disepakati soal besaran tarif integrasi sebesar Rp10 ribu, maka diperkirakan APBD DKI akan meningkat.
Meski begitu, ia menyakini penambahan besaran subsidi yang dibebankan ke APBD sudah dikalkulasi.
"Pasti ada pembengkakan, penambahan tapi itu semua sudah dikalkulasi karena prinsipnya subsidi yang diberikan, meski itu ada peningkatan tapi tujuannya adalah ini bisa menjadi stimulus untuk menggerakkan perekonomian," tutur politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Namun, ia belum bisa memastikan besaran persentase kenaikan besaran subsidi yang kemungkinan akan muncul apabila usulan Rp10 ribu itu disetujui.
Baca juga: Pakar dorong integrasi tarif JakLingko segera diimplementasikan
"Itu sedang dibahas, nanti lebih jelas pas pembahasan di KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) karena angka baru akan terlihat secara signifikan di sana," ucapnya.
Sebelumnya, lanjut dia, ia memperkirakan besaran subsidi transportasi yang diberikan saat ini di DKI sebesar Rp4 triliun.
Sementara itu, terkait subsidi yang dikhawatirkan tidak tepat sasaran karena kemungkinan dinikmati oleh bukan warga DKI, lanjut dia, juga menjadi perhatian anggota dewan di Kebon Sirih itu.
Meski begitu, kata dia, Pemprov DKI sedang merumuskan kajian sehingga hasil dari formulasi kajian itu memberikan manfaat yang tepat sasaran karena berbasis aplikasi berdasarkan akun pengguna atau account base ticketing.
"Artinya PSO atau subsidi yang diberikan itu memang tepat sasaran untuk warga DKI, karena kuncinya itu adalah di sistem yang mereka mau terapkan namanya itu acount base ticketing, itu aplikasi yang mau diterapkan," katanya.
Ismail menambahkan selain bakal menyepakati usulan tarif integrasi sebesar Rp10 ribu, rekomendasi lainnya yang akan disampaikan dalam rapat pekan depan adalah perluasan manfaat bagi warga DKI Jakarta agar mendapatkan subsidi untuk tarif integrasi tersebut.
"Ada 16 atau 18 golongan yang penerima seperti KJP dan sebagainya, itu juga bisa dapat manfaat yang sama sebagaimana mereka menggunakan di TransJakarta jadi bisa juga diterapkan di MRT, LRT dan sebagainya," ucapnya.
Baca juga: DPRD DKI berencana bahas kembali soal tarif integrasi
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Taufik Ridwan
Copyright © ANTARA 2022
