Program tersebut, menurut dia, merupakan implementasi perlindungan negara kepada rakyat melalui penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liqufied Petroleum Gas (LPG) subsidi.
"BBM dan LPG subsidi menunjukkan negara hadir untuk rakyat dan mewujudkan energi berkeadilan. Untuk itu, kami mendukung berbagai upaya yang dilakukan Pertamina, termasuk memastikan keberlanjutan Program BBM Satu Harga dan OVOO,” kata Sugeng dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Dikatakannya, Program BBM 1 Harga dan OVOO merupakan upaya Pemerintah dan Pertamina agar BBM dan LPG subsidi sampai ke seluruh penjuru Nusantara, dari Sabang sampai Merauke hingga pelosok. Dengan program tersebut, masyarakat bisa menikmati BBM dan LPG dengan harga yang sama dengan di Pulau Jawa.
"Itu peran strategis negara melalui BUMN dan DPR selalu mendukung yang terbaik bagi rakyat," ujar Sugeng.
Melalui Program BBM 1 Harga dan OVOO, tambahnya, Pertamina terus memperluas infrastruktur penyaluran BBM dan LPG Subsidi hingga ke seluruh pedesaan. Program tersebut juga akan meningkatkan keterjangkauan BBM dan LPG subsidi dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
Terkait hal itu Komisi VII DPR akan mengawasi program tersebut. “Sesuai fungsi pengawasan, Komisi VII juga akan terus mengawasi penyaluran BBM dan LPG Subsidi tepat sasaran,” kata dia.
DPR, lanjut Sugeng, menyadari bahwa saat ini Pemerintah mengalami beban sangat berat, terutama di tengah kondisi geopolitik yang berimbas pada harga minyak dunia.
"DPR telah menyetujui penambahan subsidi anggaran energi. Karena ini menjadi bagian penting bagi rakyat,” katanya.
Program BBM 1 Harga, yang sudah diterapkan sejak 2017 sebagai arahan Presiden Joko Widodo. Saat ini, Program BBM 1 Harga tersebar di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di 112 kabupaten di Indonesia sebanyak 328 lembaga penyalur.
Pada 2022 Pemerintah menargetkan 92 titik BBM 1 Harga dan progres pembangunan saat ini telah berhasil dituntaskan sebanyak tujuh titik tersebar di Kalimantan Barat (dua titik), Kalimantan Tengah (satu titik), Sulawesi Utara (satu titik) dan Kepulauan Maluku (tiga titik).
Selain itu, sebanyak 65 titik BBM 1 Harga tengah dalam proses pembangunan dan perizinan pemerintah daerah.
Sementara itu Pertamina telah mengembangkan 217.687 pangkalan LPG 3 kg yang tersebar di 61.801 desa. Melalui OVOO, Pertamina akan memastikan LPG Subsidi dapat dinikmati masyarakat kecil di pedesaan.
Baca juga: Anggota DPR RI apresiasi pengawasan penjualan BBM bersubsidi di SPBU
Baca juga: Pemerintah akan atur pembelian BBM bersubsidi
Baca juga: KSP: Perubahan skema subsidi energi pertimbangkan kondisi ekonomi
Pewarta: Subagyo
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2022
