Semoga ini menjadi perekat untuk mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan, dan tidak hanya menjadi komoditas politik belaka, karena yang sangat dibutuhkan adalah dukungan dan komitmen politik untuk membangun kawasan perbatasan.
Pontianak, Kalimantan Barat (Antara News) - Suasana di Desa Temajuk, desa kecil di sudut utara Provinsi Kalimantan Barat itu mendadak lebih ramai dibanding hari-hari biasanya pada Jumat (6/1) malam.

Desa yang dihuni sekitar 1.432 jiwa itu akan kedatangan tamu-tamu dari Jakarta, ibu kota Indonesia yang nun jauh lebih indah, megah, dan lengkap segala sesuatunya. Tamu-tamu tersebut adalah tiga menteri yakni Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat HR Agung Laksono, Menteri  Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufrie.

Tentu saja kedatangan mereka lengkap dengan "unsur-unsur" pendukung seperti pejabat terkait di instansi masing-masing. Gubernur Kalbar Cornelis dan Bupati Sambas Juliarti Djuhardi Alwi bertindak sebagai tuan rumah dengan menyambut kedatangan rombongan yang datang menggunakan helikopter dari Pontianak itu.

Belum lekang dari ingatan ketika isu pergeseran tapal batas negara Indonesia dengan Malaysia di Kabupaten Sambas mencuat tahun lalu. Desa Temajuk sempat menjadi pusat perhatian karena isu lokasi yang menjadi
polemik itu terletak di Dusun Camar Bulan, salah satu dusun di desa tersebut.

Isu itu mencuat ketika Gubernur Kalbar Cornelis dikejutkan dengan masuknya wilayah di Dusun Camar Bulan seluas 1.499 hektare ke dalam wilayah administratif Pemerintah Diraja Malaysia.

Secara tegas ia menyatakan, bahwa Camar Bulan adalah wilayah Indonesia yang sah berdasarkan Traktat London tahun 1824. "Sebagai seorang gubernur, tak sejengkal tanah pun akan saya serahkan kepada Pemerintah Malaysia. Tanah itu akan tetap saya pertahankan," tegas Cornelis di Pontianak, Kamis (29/9) tahun lalu.

Cornelis mengacu kepada Traktat London, yakni kesepakatan bersama antara Kerajaan Inggris dan Belanda terkait pembagian wilayah administrasi tanah jajahan kedua negara.

Traktat London ditandatangani 17 Maret 1824 dengan tujuan utama mengatasi konflik yang bermunculan seiring perjanjian sebelumnya, Perjanjian Britania - Belanda pada tahun 1814.

Ia juga meminta hasil pertemuan antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia di Kinabalu, pada 1976, dan hasil pertemuan kedua negara di Semarang, Jawa Tengah, tahun 1978 yang menyebut Camar Bulan masuk wilayah Malaysia segera dibatalkan karena bertentangan dengan Traktat London, Peta Belanda dan Peta Inggris.

Ia mengaku telah mendapat informasi bahwa, Badan Survei dan Pemetaan Nasional sudah memasukkan Camar Bulan ke dalam wilayah Malaysia. Dengan tegas ia meminta supaya tidak ditandatangani karena sangat merugikan Indonesia, khususnya wilayah administrasi Kalbar.


Ratusan Miliar Rupiah

Terlepas dari polemik seputar mencuatnya isu pergeseran tapal batas tersebut, baik disebut-sebut mencari keuntungan secara politis atau upaya mencari popularitas, meski dibantah oleh Gubernur Cornelis, perhatian pemerintah ke Desa Temajuk harus diakui berubah drastis.

Menko Kesra Agung Laksono memastikan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat akan terkoneksi pada 2013 mendatang. Hal itu ditandai dengan pengucuran dana APBN sebesar Rp206
miliar, diantaranya meliputi peningkatan kualitas infrastruktur jalan perbatasan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan jaringan komunikasi selular.

Menurutnya, untuk tahun anggaran 2011 lalu, pemerintah juga sudah mengucurkan dana sebesar Rp15 miliar untuk membuka akses jalan menuju Desa Temajuk di Kecamatan Paloh sepanjang 13 kilometer. Infrastruktur jalan dinilai sangat penting dan menjadi prioritas utama agar roda perekonomian masyarakat di beranda depan rumah Indonesia dapat bergerak.

Selain infrastruktur jalan, masyarakat di Desa Temajuk juga membutuhkan jaringan komunikasi, energi listrik, dan aksi-aksi sosial seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat dalam bentuk keterampilan kecakapan khusus.

Ia melanjutkan, juga upaya Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), menciptakan Program Kelompok Usaha Bersama (Kube), hingga simpan pinjam.

Desa Temajuk pun menjadi lokasi Pencanangan Program Nasional Terpadu Gerakan Pembangunan Kampung (Pandu Gerbang Kampung) dan Program Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Perbatasan Negara (Pronangkis).

Ada 13 kementerian dan lembaga yang bekerja sama menggelontorkan dana bantuan yang masuk dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Program Nasional Terpadu dan Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesejahteraan Wilayah Perbatasan Negara pada Tahun Anggaran 2012 dengan total anggaran Rp206,505 miliar.

Yakni Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp106,64 miliar; Polri Rp1,2 miliar; Kementerian Kesehatan Rp11,552 miliar; Kementerian Pertanian Rp980,7 juta; Kementerian Kehutanan Rp1,272 miliar; Kementerian
Pembangunan Daerah Tertinggal Rp2,325 miliar; Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp7,035 miliar.

Kemudian Kementerian Perdagangan Rp2,178 miliar; Kementerian Pendidikan Nasional Rp9,5 miliar; Kementerian Dalam Negeri Rp14,58miliar; Kementerian Sosial Rp2 milir; Sekretariat Badan Nasional Pengelola Perbatasan Rp12,27 miliar; dan TNI Rp37,143 miliar.


Komitmen Politik

Inisiator Garda Perbatasan Partai Demokrat, Bobby Chrisnawan di Pontianak, Minggu (8/1) mengatakan, upaya nyata berupa penyiapan infrastruktur jalan ke tapal batas, pembangunan sarana prasarana vital, hingga pemasangan simbol-simbol negara diakui menjadi bagian untuk membangun wilayah perbatasan.

"Namun upaya tersebut akan mengalami kendala jika tidak dibarengi

komitmen politik yang kuat," kata Bobby Chrisnawan.

Menurut dia, sejak duet kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla, komitmen untuk membangun perbatasan itu sudah ada.

Ia melanjutkan, komitmen tersebut dapat dilihat dari rencana pembangunan jangka menengah nasional yang menjadikan perbatasan sebagai beranda negara.

Ia menambahkan, terkait kebijakan itu, kemauan politik memegang peranan penting dalam melaksanakan program tersebut karena kebijakan anggaran harus berdasarkan kesepakatan parlemen.

Bobby juga berjanji akan menghimpun kekuatan politik dari seluruh pengurus di tingkat DPC dan PAC Partai Demokrat yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia Timur untuk mempersiapkan pembentukan Garda Perbatasan.

"Upaya itu akan kita lakukan sebagai jawaban atas komitmen politik Partai Demokrat di perbatasan," kata Bobby menegaskan.

Selain itu, sebagai bentuk keseriusan untuk memperkuat komitmen politik membangun perbatasan, Garda Perbatasan Partai Demokrat akan dideklarasikan yang dipusatkan di Pontianak, Kalimantan Barat.

Sementara Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak, Prof DR Eddy Suratman menjelaskan untuk membangun sebuah kawasan perbatasan butuh anggaran yang tidak sedikit.

Bahkan, kata dia, kebutuhannya bisa jauh lebih besar dibanding jumlah orang yang harus dilayani. Atas dasar itu pula, kemauan politik akhirnya kurang bersemangat.

Ia mencontohkan, saat "soft launching" Border Aruk di Kabupaten Sambas, sebagai salah satu pintu perlintasan batas darat dengan Sarawak, Malaysia Timur. "Kita meminta-minta agar segera dibuka, tetapi setelah dibuka ternyata kita malah tidak siap. Sementara di sisi Malaysia, mereka sudah siap segalanya," ujarnya.

Di sisi lain, Eddy mengatakan adanya rencana pembentukan Garda Perbatasan oleh sejumlah kader Partai Demokrat merupakan langkah positif dan cerdas dalam menangkap peluang isu.

"Semoga ini menjadi perekat untuk mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan, dan tidak hanya menjadi komoditas politik belaka, karena yang sangat dibutuhkan adalah dukungan dan komitmen politik untuk membangun kawasan perbatasan," kata Eddy Suratman.


Dua Sisi

Harus diakui, isu perbatasan akan lebih menarik dan menyedot banyak perhatian kalau sudah menyangkut mengenai pergeseran tapal batas, penyerobotan lahan atau berpindahnya warga negara Indonesia.

Padahal, yang dibutuhkan adalah komitmen menjadikan wilayah perbatasan itu sebagai beranda negara. Contohnya pernyataan Kepala Desa Mungguk Gelombang, Yusak, menjelang peringatan ke-66 kemerdekaan RI, yang ingin mengibarkan bendera Malaysia di desa yang secara masuk administratif Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang.

Hal itu sebagai wujud dari ketidakpastian pembangunan di wilayah yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia tersebut. Anggota DPR RI, Karolin Margret Natasa mengatakan, isu pengibaran bendera Malaysia di
wilayah perbatasan Kalimantan Barat ungkapan putus asa masyarakat di wilayah tersebut.

"Itu jeritan atau ungkapan putus asa masyarakat di wilayah perbatasan karena memang akses mereka yang sangat sulit," kata Karolin.

Sementara Anggota DPRD Kalimantan Barat Suprianto mengatakan, ancaman pengibaran bendera lain menjelang 17 Agustus karena masyarakat perbatasan menganggap tidak adanya perhatian dari pemerintah pusat dan daerah.

Sangat ironis kalau perhatian pemerintah akan mulai berlebihan ketika isu-isu tersebut mencuat atau sengaja dicuatkan. Seolah-olah seperti angin surga yang diberikan saat asa masyarakat perbatasan mulai hilang ditelan angin.

Masyarakat Temajuk misalnya, selama ini belum pernah melihat mobil atau kendaraan roda empat masuk ke desa tersebut. Mereka harus adu cepat dengan cuaca Laut Natuna, ketika air laut pasang atau ombak besar tidak bisa melewati jalur pantai sebagai satu-satunya "jalan" yang bisa digunakan menuju Temajuk dari Paloh, ibu kota kecamatan.

Bupati Sambas, Juliarti Djuhardi Alwi pernah menyebut bahwa masyarakat di wilayah itu kalau boleh ingin merayakan kemerdekaan sekali lagi seiring mulai terbukanya isolasi desa tersebut dari keterbatasan infrastruktur. "Karena tidak pernah selama mereka menempati wilayah itu, ada kendaraan roda empat atau truk yang bisa masuk Desa Temajuk," ujar dia.

Kini, masyarakat Kalbar mengharapkan keseriusan pemerintah dalam menekan ketertinggalan infrastruktur. Berkaitan atau tidak dengan gencarnya isu tentang perbatasan, ada sejumlah kabar yang menggembirakan.

Gubernur Cornelis dalam kunjungan ke Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, pertengahan Oktober tahun lalu menyatakan bahwa, pembangunan Jalan Trans Kalimantan poros selatan yang melewati wilayah itu akan
dipercepat penyelesaiannya dari rencana awal diselesaikan tahun 2015 dipercepat menjadi tahun 2013.

 Jembatan Tayan senilai hampir Rp1 triliun yang ada di ruas Jalan Trans Kalimantan poros selatan, juga sudah hampir dipastikan dibangun mengingat pemenang tender sudah ditetapkan.

Asa itu perlahan mulai terwujud meski tertatih-tatih selama berpuluh tahun. Masih banyak pekerjaan rumah dari pemerintah. Penyediaan infrastruktur dasar kesehatan, pendidikan dan air bersih, listrik serta jalan dan jembatan, sedikit dari kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi. Dengan komitmen akhir, menjadikan perbatasan sebagai beranda negara. Beranda yang (harusnya) memberikan rasa indah, menarik, mudah terlihat dan terjangkau serta memberi gambaran kemakmuran, kebesaran dan kekayaan dari negara dan bangsa Indonesia.

(T011)

Oleh Teguh Imam Wibowo
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2012