Anggaran program MLIN harus masuk ke dalam anggaran murni KKP, bukan sebagai usulanJakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR Saadiah Uluputty meminta program Maluku Lumbung Ikan Nasional (MLIN) dijadikan program strategis dan prioritas di Kementerian Kelautan dan Perikanan lantaran menjadi salah satu penyumbang produksi ikan nasional.
Saidah dalam keterangannya di Jakarta, Selasa mengatakan Maluku telah memberikan kontribusi dengan menyumbangkan 4,66 juta ton perikanan tangkap per tahun.
Angka tersebut, kata dia, merepresentasikan 37 persen dari total 12,5 juta potensi perikanan di Indonesia. "Tentunya, kontribusi ini tidak boleh dinafikan oleh KKP," katanya.
Saaidah mengatakan bahwa anggaran program MLIN harus masuk ke dalam anggaran murni KKP, bukan sebagai usulan.
Dia juga menjelaskan apabila MLIN dimasukkan ke dalam usulan penambahan anggaran, maka program tersebut hanya bersifat usulan saja, bukan program kerja prioritas utama KKP, sehingga rentan terhadap pemotongan anggaran.
Oleh karena itu, ia berharap KKP mendukung mewujudkan janji Presiden Joko Widodo yang mengatakan akan menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan Indonesia.
Setidaknya, lanjut Saaidah, KKP berupaya mengintegrasikan sektor hilir berupa pengembangan industri dengan sektor hulu.
Dia juga mendorong pembangunan Ambon New Port yang dinilai krusial sebagai bagian dari MLIN.
"MLIN ini wajib diakomodir, wajib dijaga, wajib dimasukkan ke dalam alokasi anggaran belanja KKP tahun 2023. KKP itu wajib mengamankan apa yang disampaikan oleh Presiden," kata Saaidah yang merupakan legislator Daerah Pemilihan (dapil) Maluku tersebut.
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tertanggal 18 April 2002 tentang Pagu Indikatif Belanja Kementerian-lembaga di Tahun Anggaran 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan pagu indikatif Rp6,1 triliun.
Usulan pagu indikatif KKP 2023 paling besar dialokasikan untuk Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan Rp1,34 triliun, diikuti Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Rp1,07 triliun, Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan Rp936 miliar, dan Ditjen Perikanan Tangkap Rp838 miliar.
Sementara, bila dijabarkan berdasarkan program kerja, anggaran paling besar dialokasikan untuk pengelolaan kelautan dan perikanan Rp2 triliun, nilai tambah dan daya saing Rp157,5 miliar, kualitas lingkungan hidup Rp83,63 miliar, pendidikan dan pelatihan vokasi Rp280,5 miliar, dan dukungan manajemen sebesar Rp3,58 triliun.
Baca juga: Saadiah Uluputty: Maluku harus kompak wujudkan Lumbung Ikan Nasional
Baca juga: Pemprov Maluku - Kemenko Polhukam bahas Lumbung Ikan Nasional
Baca juga: Komisi IV DPR dukung Malut jadi lumbung ikan nasional
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2022
