“Kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan masyarakat. Semoga ini menjadikan kami untuk bekerja lebih baik,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Ketut Sumedana kepada wartawan di Jakarta, Kamis.
Berdasarkan hasil survei, tutur Sumedana, Kejaksaan Agung menduduki peringkat ke-8 sebagai aparat penegak hukum yang dipercaya oleh publik. Sebesar 50,3 persen responden mengetahui bahwa Presiden RI Joko Widodo mendukung Kejaksaan Agung untuk menangani kasus mafia minyak goreng.
Baca juga: Survei Indikator rilis dua menteri perempuan berkinerja baik
Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyampaikan bahwa Kejaksaan Agung sebagai salah satu aparat penegak hukum menjadi instansi yang sangat berperan langsung terhadap grafik kepuasan publik terhadap kinerja Presiden RI dalam penanganan kasus-kasus hukum.
“Penanganan minyak goreng memiliki efek besar terhadap permasalahan publik dan berkontribusi terhadap kinerja Presiden RI dalam menangani masalah serius. Hasil survei tersebut jadi bukti bahwa peran Kejaksaan Agung dalam penanganan kasus hukum khususnya korupsi akan berpengaruh terhadap kepuasan publik terhadap kinerja Presiden RI,” kata Burhanuddin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Selain itu, kasus mafia minyak goreng memang memiliki dampak yang sangat besar di masyarakat sehingga penanganan kasusnya menjadi fokus besar bagi Presiden RI.
Managing Partner Visi Law Office Febri Diansyah mengapresiasi Kejaksaan Agung dalam beberapa bulan terakhir telah berhasil menangani kasus-kasus korupsi besar, mulai dari korupsi di PT Asuransi Jiwasraya, PT ASABRI, ekspor CPO, hingga yang terbaru yaitu pemberantasan kasus-kasus korupsi di beberapa perusahaan BUMN.
Baca juga: Firli Bahuri: Kepercayaan masyarakat modal besar KPK bekerja
“Kita melihat prestasi di Kejaksaan Agung lewat kasus minyak goreng dan saya berpesan Kejaksaan Agung patut fokus dalam penanganan untuk pemulihan aset dari hasil korupsi, penanganan terhadap korban, dan pengawasan internal juga perlu diperkuat,” ujar Managing Partner Visi Law Office.
Selanjutnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyampaikan Kejaksaan Agung menjadi instansi yang terbaik di antara aparat penegak hukum lainnya.
Capaian ini, tutur Boyamin, harus dijaga dan jangan sampai prestasi kejaksaan ini terjerumus oleh oknum-oknum yang bermain di belakang saat proses peradilan.
“Selain itu, kesejahteraan jaksa di kejaksaan perlu diperhatikan dan sudah saatnya pemerintah melakukan reformulasi penghasilan jaksa. Kesejahteraan secara finansial bagi para jaksa akan mengurangi risiko praktik korupsi di instansi tersebut. Prestasi perlu diapresiasi lewat kesetaraan gaji yang disetarakan dengan pegawai KPK,” ujar Koordinator MAKI.
Baca juga: Stafsus Presiden: Kepuasan publik picu pemerintah kerja lebih giat
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2022
