Direktur Kepesertaan PT Jamsostek Ahmad Ansyori dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan tahun lalu tenaga kerja informal yang menjadi peserta jaminan sosial sebanyak 150.200 orang.
"Untuk mencapai target (170.000 tenaga kerja informal baru) tersebut kami akan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Seperti yang dilakukan Kabupaten Purwakarta," kata Ansyori.
Direktur Utama Jamsostek Hotbonar Sinaga memberi presiasi kepada Pemkab Purwakarta, yang menawarkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) skala mini bagi pekerja informal.
"Keberanian Pemkab Purwakarta menanggung iuran jaminan sosial pekerja informal membuktikan persoalan anggaran bukan masalah besar," kata Hotbonar.
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menjelaskan untuk mengikutkan pekerja informal Purwakarta sebagai peserta Jamsostek, Pemkab Purwakarta
mengalokasikan anggaran sebesar Rp25 miliar. "Angka itu hanya 5 persen dari APBD Kabupatem Purwakarta yang mencapai Rp1,1 triliun," kata Dedi.
Pekerja informal yang diikutkan dalam program jaminan sosial itu diantaranya berprofesi sebagai buruh tani, tukang ojek, tukang cukur dan sopir angkutan kota.
Pada tahun 2011, Pemkab Purwakarta menganggarkan iuran jamsostek sebesar Rp8 miliar untuk 10.000 pekerja sosial seperti ketua rukun tetangga, perangkat desa, ketua karang taruna, sampai dukun bayi.
"Kami pikir, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk melepas tanggung jawab membayar iuran jaminan sosial pekerja informal di wilayahnya," ucap Dedi. (E007)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2012
