Kementerian PPPA dorong perempuan terjun ke politik

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendorong perempuan terjun ke dunia politik untuk memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan kaum Hawa.

"Cara berpikir, aspirasi, dan kebutuhan perempuan berbeda dengan laki-laki. Makin banyak keterwakilan perempuan maka kebijakan-kebijakan akan mengarah pada perlindungan terhadap perempuan dan anak, " kata Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum Kementerian PPPA RI Dermawan di Pariaman, Sumatera Barat, Senin.

Hal itu disampaikan dalam Diskusi Kesetaraan Gender "Peningkatan Peran Perempuan dalam Politik dan Pengambilan Keputusan" Program Kemitraan Kemen PPPA bersama Anggota DPR RI John Kenedy Azis.

Ia mengatakan saat ini kebijakan pemerintah untuk melindungi dan pengarusutamaan gender Indonesia sudah banyak kemajuan namun perlu ada dorongan agar kepercayaan diri dan pengetahuan perempuan menjadi lebih baik sehingga terpilih menjadi penentu keputusan.

Kurangnya kepercayaan diri serta pengetahuan tersebut menjadikan keterwakilan perempuan di legislatif masih rendah, salah satunya di Kabupaten Padang Pariaman, yang 40 anggota DPRD-nya tidak ada yang perempuan.

"Kami melaksanakan bimbingan teknis terhadap perempuan setiap tahun di tingkat desa agar perempuan potensial tidak saja duduk di legislatif tapi juga lembaga adat dan lainnya," katanya.

Sementara itu, Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar John Kenedy Azis mengatakan ada peluang perempuan dapat terpilih sebagai anggota DPR RI di Sumbar. Hal itu dapat dilihat dari adanya empat perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRI RI pada periode 2019-2024.

Menurutnya, perempuan di Minangkabau dapat terpilih dengan cara aktif berkegiatan di masyarakat dan siap membantu mencari jalan keluar setiap permasalahan masyarakat.

"Jangan pesimistis dulu, berusaha mendekatkan diri dengan masyarakat sehingga kehadirannya dirasakan masyarakat," ujarnya.

Ia menyampaikan banyak perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD bahkan menjadi pimpinan di Sumbar, yang menurutnya dapat menjadi motivasi bagi perempuan di Padang Pariaman untuk maju pada calon legislatif pada Pemilu 2024.

Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur mengatakan perempuan memiliki hak yang sama di dunia politik bahkan negara membuat peraturan 30 persen bakal caleg yang diusulkan partai dari kalangan perempuan.

Menurutnya, ada sejumlah penyebab keterwakilan perempuan di DPRD Padang Pariaman rendah, antara lain, ada perasaan memiliki keterbatasan kegiatan atau pekerjaan, juga ada  pemahaman bahwa perempuan harus di rumah, serta peran ganda perempuan diyakni hanya melahirkan dan mengurus rumah tangga.