"Kami angkat empat isu dalam P20 sebagai bentuk kontribusi parlemen untuk dunia yang lebih aman dan sejahtera," kata dia, saat membuka "Diskusi Pendahuluan P20: Menuju Pertemuan ke-8 Forum Ketua Parlemen Negara G20" secara daring, Rabu.
Ia mengatakan, keempat isu yang diangkat DPR dalam forum P20 yaitu pertama, pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau; kedua, ekonomi inklusif dan ekonomi kuat untuk menghadapi tantangan terkini yaitu krisis pangan, energi, dan stagnasi.
Baca juga: Indonesia komitmen G20 hasilkan pencapaian pada kesehatan global
Ketiga, menurut dia, parlemen efektif dan demokrasi dinamis; keempat, kesetaraan jender, dan pemberdayaan perempuan.
"Kita perlu siap menghadapi krisis pangan dan kelaparan, karena ini terkait dengan perubahan iklim, pengangguran yang meningkat, ketidaksetaraan, dan krisis lingkungan," ujarnya.
Ia mengatakan, sejak Indonesia dipilih sebagai ketua G20 pada 31 Oktober 2021, tantangan yang dihadapi apakah Indonesia mampu mengoptimalkan posisi tersebut untuk dunia yang lebih baik di tengah kondisi pemulihan pasca-pandemi Covid-19 dan krisis perang Rusia-Ukraina.
Baca juga: Dubes RI untuk Singapura dorong kerja sama sukseskan keketuaan G20
Menurut dia, berbagai krisis di dunia tidak bisa diatasi kalau keamanan global tidak kondusif karena perang Rusia-Ukraina berdampak pada komoditas harga semakin meningkat, ancaman krisis pangan, pasar saham terguncang, pertumbuhan ekonomi melambat, dan lapangan kerja terbatas.
"Karena itu G20 harus beradaptasi dengan cepat dan tepat serta perlu terobosan akomodatif merespon tantangan global," katanya.
Ia menilai seluruh elemen bangsa Indonesia seperti pemerintah, parlemen, media massa, dunia bisnis, dan masyarakat haru memiliki kesadaran mendalam terkait kepemimpinan Indonesia dalam G20.
Baca juga: Ketua DPR RI akan buka Forum Ketua Parlemen Negara G20 di Surabaya
Karena itu dia menilai, G20 merupakan momentum berharga Indonesia sebagai bangsa yang besar karena memiliki modalitas seperti populasi terbesar keempat, demokrasi yang tumbuh, partisipasi demokrasi terbesar ketiga, dan kepemimpinan di ASEAN.
"Kepemimpinan Indonesia di G20 bukan hanya menunjukkan kapasitas kita di global namun refleksi luhur konstitusi negara yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," katanya.
Baca juga: G20 susun kebijakan pendukung dorong investasi berkelanjutan
Ia mengatakan DPR menjadi tandem utama pemerintah dalam kepemimpinan di G20, dan BKSAP DPR merupakan "motor" dalam diplomasi parlemen sehingga menjalin koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam menyukseskan G20.
Hadir dalam diskusi itu antara lain para wakil ketua BSKAP, yaitu Mardani Ali Sera dan Putu Supadma Rudana, anggota BKSAP, Syahrul Aidi, Krisdayanti, dan Hugua.
Diskusi itu menghadirkan pembicara yaitu guru besar FEB Universita Padjadjaran, Prof Arief Anshoru Yusuf, dan peneliti senior bidang ekonomi politik internasional Universitas Airlangga, I Gede Wahyu Wicaksana.
Baca juga: BI : Sistem pembayaran digital membuat proses ekonomi lebih baik
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2022
