Mendes: Reformasi birokrasi harus diikuti pola pikir-budaya kerja

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Ttransmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar menekankan reformasi birokrasi harus diikuti dengan perubahan pola pikir dan budaya kerja demi memberikan pelayanan lebih baik bagi masyarakat.
 

"Reformasi birokrasi terus menjadi inti dari upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah utamanya di dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
 

Menurutnya, tujuan utama reformasi birokrasi adalah peningkatan kinerja. Sementara itu, kinerja birokrasi atau hasil kerja akan ditentukan oleh perilaku, dan perilaku ditentukan oleh pola pikir.
 

"Oleh karena itu, reformasi birokrasi pada dasarnya adalah perubahan mindset, dari mindset yang keliru menuju tata pikir yang lebih mendasar sesuai cita-cita dan kepentingan masyarakat," katanya.
 

Dengan demikian, lanjut dia, reformasi birokrasi tak sekedar penyederhanaan struktur organisasi semata.

"Reformasi birokrasi mutlak ditanamkan pada semua pegawai bahwa cara kerja lama harus segera ditinggalkan," ujarnya.

Mendes PDTT menambahkan peta proses bisnis yang merupakan bagian dari reformasi birokrasi dapat menghasilkan output yang bernilai tambah serta memiliki standar kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Demi kelancaran dan percepatan dalam penerapan peta proses bisnis dan sistem kerja, disampaikan, Kemendes PDTT akan di pandu oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, jika dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang belum jelas.

Sementara itu, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nanik Murwati berharap peta proses bisnis dan rencana penerapan sistem kerja Kemendes PDTT dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem proses dan prosedur kerja yang lebih efektif, efisien dan terukur di lingkungan Kemendes PDTT.
 

"Kami siap membantu jika ada kesulitan-kesulitan. Kita diskusi bersama agar dapat dipahami dan dilaksanakan oleh jajaran," katanya.

Baca juga: DPR: Benahi birokrasi instrumen penggunaan Dana Desa

Baca juga: Mendes PDTT teruskan aspirasi masa jabatan kades ke Kemendagri

Baca juga: Mendes PDTT ajak mahasiswa berkolaborasi percepat pembangunan desa

Baca juga: Mendes minta Asosiasi Desa Pesisir perkuat sinergi kawasan pesisir