"Saya telah mengabil keputusan untuk mencabut keadaan darut di seluruh Mesir mulai besok pagi (Rabu, 25/1)" kata Tantawi dalam pidato menyambut HUT revolusi pada Selasa.
Kendati demikian, menurut Tantawi, pencabutan keadaan darurat itu tidak berlaku bagi provokator yang berusaha menganggu ketertiban dan keamanan negara.
Keadaan darurat itu diberlakukan sejak era rezim Anwar Saddat dan kembali diperpanjang oleh rezim pimpinan Presiden Hosni Mubarak yang mengambil alih kekuasaan pada 1981.
Kelompok Pro demokrasi telah berulang kali mendesak SCAF untuk segera mencabut pemberlakukan keadaan darurat tersebut.
Pencabutan itu dilakukan sehari menjelang HUT Revolusi 25 Januari yang akan diperingati secara besar-besaran di ibu kota Kairo dan berbagai kota di seantero neagra.
HUT pertama Revolusi 25 Januari yang akan digelar pada Rabu (25/1) itu untuk memperingati awal mula dari pemberontakan pro demokrasi, menuntut pembubaran pemerintah.
Mubarak akhirnya mengundurkan diri pada 11 Februari, hanya 18 hari dari dimulainya pemberontakan yang menewaskan sedikitnya 850 orang.
Sementara itu, HUT Revolusi 25 Januari di ibu kota Kairo akan dipusatkan di Bundaran Tahrir, ikon revolusi Mesir.
SCAF sebelumnya telah menetapkan 25 Januari sebagai hari libur resmi.
SCAF dan berbagai kekuataan politik termasuk kubu pemenang pemilu, Ikhwanul Muslimin, menyatakan turut serta dalam perayaan HUT Revolusi 25 Januari.
Kelompok pro demokrasi menggunakan momen HUT revolusi itu untuk mendesak SCAF untuk segera menyerahkan kekuasaan kepada sipil.
Di Budaran Tahrir pada Selasa sudah tampak berbagai spanduk aspirasi rayat, di antaranya mendesak mantan Presiden Mubarak dihukum mati.
Satu spanduk yang mencolok berisi gambar mantan Presiden Hosni Mubarak, Mantan Menteri Dalam Negeri Habib Al Adly dan Ketua SCAF Hussein Tantawi dengan leher mereka dilingkari tali bermakna hukuman gantung.
Ketua SCAF dinilai sebagai perpanjangan tangan dari rezim Mubarak.
Mubarak, dua anaknya, Gamal dan Alaa, serta mantan Mendagri Habib Al Adly saat ini diadili atas dakwaan membunuh demontran, penyelewengan kekuasaan dan korupsi.
(T.M043)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2012
