"Gerakan ini merupakan upaya mendukung komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, yang telah diwujudkan dengan adanya berbagai peraturan dan regulasi, baik dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan pemerintah," kata Angkie dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Angkie turut menghadiri peluncuran program yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu bersama dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh.
Dalam acara tersebut, Angkie mengajak Pemprov Jatim dan Dinas Dukcapil Provinsi Jatim untuk bersinergi melakukan pendataan bersama bagi kelompok difabel agar memperoleh pelayanan administrasi kependudukan.
"Dokumen kependudukan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia, termasuk penyandang disabilitas. Dengan kartu identitas, penyandang disabilitas dapat mengakses semua layanan publik dalam berbagai sektor, seperti layanan kesehatan, bantuan sosial, pendidikan, berbagai insentif program usaha, program pemulihan ekonomi nasional, serta program pemerintah dan swasta lainnya," jelasnya.
Baca juga: Angkie: Pencatatan kependudukan bagi disabilitas momen perbaikan data
Dia berharap kolaborasi antara Pemprov Jatim dan Kemendagri tersebut berjalan lancar dan menjangkau lebih banyak kelompok difabel untuk memiliki kartu identitas kependudukan.
"Saya berharap banyak teman-teman penyandang disabilitas yang mendapatkan kartu identitas dalam gerakan bersama untuk pendataan, karena kondisi di lapangan banyak ditemukan teman-teman penyandang disabilitas tidak memiliki kartu identitas, padahal itu hak dasar yang harus dimiliki setiap warga negara sesuai dengan peraturan pemerintah terkait yang sudah disahkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo," katanya.
Sementara itu, Khofifah Indar Parawansa mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat bahwa kelompok difabel memiliki hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, dia meminta seluruh masyarakat, khususnya warga Jawa Timur, jangan sampai ada satu pun penyandang disabilitas yang tertinggal dari berbagai program pemerintah.
"Jangan ada satu pun warga bangsa ini yang tertinggal. Kesetaraan perlakuan dan pemenuhan hak-hak sipil bagi penyandang disabilitas menjadi tugas yang harus kita ikhtiarkan bersama," katanya.
Dia menjelaskan di tahun 2016, UU Penyandang Cacat direvisi dan berganti nama menjadi UU Penyandang Disabilitas. Undang-undang tersebut berisi tentang pemenuhan ruang, peluang, dan kesempatan yang harus diberikan oleh semua pihak, terutama pelaku dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA) kepada penyandang disabilitas.
"Kita juga harus pastikan pendataan, perekaman, dan penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan disabilitas ini bisa kita maksimalkan pemenuhannya," ujar Khofifah.
Baca juga: Stafsus Presiden: Pemerintah komitmen sertakan isu disabilitas di G20
Baca juga: Stafsus Presiden ajak perempuan saling dukung wujudkan kesetaraan
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2022
