Pemerintah juga memberikan insentif keuangan bagi sektor publik maupun privat yang ingin mengoptimalkan hidrogen hijau
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong pengembangan hidrogen hijau sebagai pilar utama untuk mengurangi emisi karbon pada sektor industri.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Kamis mengatakan pengembangan hidrogen hijau saat ini memegang peranan strategis dalam mengejar target dekarbonisasi sistem energi global.

"Hidrogen hijau adalah pilar utama dekarbonisasi untuk industri. Kami membutuhkan teknologi yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam aplikasi industri seperti pembuatan semen, keramik, atau kaca," ujarnya dalam webinar G20 Side Event Series: Accelerating Green Hydrogen Technologies and Energy Storage for The Energy Transition di Jakarta, Rabu (15/6/2022).

Urgensi hidrogen hijau dinilai sama pentingnya dengan penyimpanan baterai di masa mendatang. Bahkan, Pemerintah Indonesia telah memasukkan aturan pemanfaatan hidrogen dalam rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT).

Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan insentif keuangan bagi sektor publik maupun privat yang ingin mengoptimalkan hidrogen hijau.

Di Indonesia, pengembangan hidrogen hijau sejalan dengan potensi energi terbarukan yang sangat besar.

Kementerian ESDM dan Pemerintah Jerman melalui Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) telah mempelajari potensi pasar hidrogen hijau di Indonesia, sekitar 1.895 kiloton per tahun pada 2021, termasuk untuk industri (urea, amonia, pemurnian, metanol), dan permintaan lainnya seperti pembuatan biofuel, baja hijau, jaringan pulau, dan sel bahan bakar kendaraan berat.

Dadan menuturkan ada beberapa rencana investasi hidrogen hijau dan proyek percontohan yang sedang berjalan, yaitu hibrida hidrogen hijau dari tenaga surya dan angin di Sumba Timur sebesar 7-8 megawatt, proyek percontohan di Ulubelu dengan memanfaatkan kondensat panas bumi, rencana proyek di Kalimantan Utara dan Papua dari pembangkit listrik tenaga air skala besar, dan pemanfaatan hidrogen hijau di ibu kota baru pada 2045.

Dadan mengungkapkan terdapat beberapa faktor keberhasilan dalam implementasi proyek hidrogen hijau, mulai dari penetapan kebijakan, akses sumber daya, pasar potensial, standar, ketersediaan teknologi hingga dukungan finansial.

"Setiap negara memiliki karakteristik berbeda dalam pengembangan hidrogen hijau, tetapi memiliki kebutuhan teknologi dan pendanaan yang sama. Tantangannya, bagaimana hidrogen hijau layak secara ekonomi, menarik secara finansial, dan berguna bagi masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, Chair ETWG Yudo Dwinanda Priaadi menjelaskan hidrogen dan penyimpanan energi akan mendukung pengembangan berbagai energi baru terbarukan untuk mengatasi masalah intermiten melalui energi terbarukan variabel.

Ia mendorong hidrogen bisa menjadi solusi energi di masa mendatang, terutama bagi negara anggota G20.

"Penting bagi negara-negara G20 untuk memiliki perencanaan dan memasukkan penyimpanan hidrogen dan energi ke dalam peta jalan net zero emission masing-masing," pungkas Yudo.

Baca juga: RI dorong biofuel demi capai transisi energi yang adil dan merata
Baca juga: Menteri ESDM kunjungi Norwegia, Islandia tarik investasi energi
Baca juga: Pertemuan kedua ETWG akan menyoroti dinamika energi global

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2022