Pemerintah kebut penyelesaian beberapa infrastruktur dasar di IKN

Pemerintah kebut penyelesaian beberapa infrastruktur dasar di IKN

Arsip foto - Presiden Joko Widodo bersama sejumlah Gubernur melakukan prosesi penyatuan tanah dan air di Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/Rusman/am.

Tiga bagian infrastruktur dasar itu sudah dimulai pembangunannya
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mempercepat penyelesaian beberapa infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara seperti akses logistik, Bendungan Sepaku Semoi, dan Persemaian Mentawir.

“Tiga bagian infrastruktur dasar itu sudah dimulai pembangunannya,” kata Koordinator Komunikasi dan Informasi Tim Transisi IKN Nusantara Sidik Pramono saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Pembangunan akses logistik seperti jalan, bandara, pelabuhan, diperlukan untuk meningkatkan konektivitas dan juga akses untuk pembangunan infrastruktur lainnya di Nusantara.

Sedangkan Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, dibangun untuk menjadi sumber pasokan air baku bagi masyarakat. Kedua infrastruktur itu di bawah tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kata Sidik.

Sedangkan Persemaian Mentawir di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang dikerjakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan menjadi tempat penyuplai bibit untuk rehabilitasi lahan dan pemulihan lingkungan.

"Masing-masing pekerjaan infrastruktur tersebut di bawah teknis dari Kementerian PUPR dan Kementerian LHK, progress terus berjalan," katanya.

Di semester II 2022 mendatang, kata Sidik, pemerintah juga akan melakukan pematangan tanah atau land development guna mengerjakan proyek infrastruktur besar termasuk juga kawasan inti pemerintahan.

Land development termasuk kegiatan perencanaan dan pelaksanaan di semester II akan berjalan,” ujar Sidik.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono sebelumnya memaparkan pembangunan di semester II-2022 akan mencakup akses-akses logistik, kemudian jalur-jalur untuk pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, pada 2023, pemerintah akan mendatangkan sekitar 150 hingga 200 ribu pekerja ke IKN untuk mengejar waktu agar target pembangunan dapat tercapai.

Adapun, pembangunan IKN dibagi dalam tiga tahap, di mana tahap pertama penyelesaian adalah pembangunan infrastruktur inti, antara lain, Istana Presiden, Gedung MPR/DPR, kantor-kantor pemerintahan, markas TNI-Polri, serta perumahan hingga 2024.

Sedangkan pembangunan IKN tahap dua akan dilakukan pada 2025-2035 dan tahap tiga pada 2035-2045.

Dari sisi anggaran, Pemerintah membutuhkan total anggaran Rp466 triliun dalam membangun IKN Nusantara. Dari total anggaran Rp466 triliun tersebut, pemerintah merencanakan sebanyak 19-20 persen dari APBN, sementara sisanya berasal dari investasi dan kemitraan dengan swasta.

Baca juga: Pemerintah segera tuntaskan rancangan insentif bagi swasta bangun IKN
Baca juga: Moeldoko: Konsep IKN ramah lingkungan demi generasi muda RI
Baca juga: Menteri Basuki butuh Rp43,73 triliun bangun infrastruktur dasar IKN

 

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Biqwanto Situmorang
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar