Pemberian bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo kepada Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani, dalam acara Peresmian Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Pelabuhan Perikanan Barelang, Batam, Minggu (29/1).
Sharif C.Sutardjo menjelaskan bahwa, program PUMP yang diluncurkan terbagi dua yakni PUMP Perikanan Tangkap dan PUMP Perikanan Budidaya di mana bantuan PUMP Perikanan Tangkap sebesar Rp 2 miliar yang dibagikan kepada 20 Kelompok Usaha Bersama (KUB) perikanan tangkap, di mana masing-masing kelompok tersebut mendapat bantuan sebesar Rp 100 juta.
Saat ini di Kepulauan Riau terdapat sekitar 49 Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang tersebar di seluruh Kepulauan Riau.
Lebih lanjut, Sharif juga menyerahkan bantuan berupa tujuh unit kapal INKA MINA senilai Rp 10,5 miliar rupiah sebagai salah satu upaya untuk mendukung perkembangan industri perikanan di Batam dan Kepulauan Riau pada umumnya. Sedangkan, bantuan dana PUMP Perikanan Budidaya yang akan disalurkan kepada Pemprov. Kepulauan Riau senilai total mencapai Rp 1.365.000.000 miliar yang dibagikan kepada 21 kelompok yang terdiri dari lima Kabupaten/Kota.
Pelaksanaan PUMP berbasis perikanan budidaya sendiri bertujuan untuk memacu produksi perikanan budidaya, di samping meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha perikanan budidaya.
"Melalui bantuan Kapal dan dana tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi, nilai produksi, pendapatan serta menumbuhkan wirausaha kelompok, agar dapat menghasilkan produk bernilai tambah dan dapat memperluas pasar," Ungkap Sharif.
Sharif menuturkan bahwa, seluruh bantuan diserahkan sebagai upaya KKP untuk meningkatkan produksi dan pendapatan nelayan serta pengembangan wirausaha di dalam kelompok agar kelompok bisa mandiri. Secara keseluruhan wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 4 kabupaten dan 2 kota, 47 kecamatan serta 274 kelurahan/desa dengan jumlah 2.408 pulau besar dan kecil yang 30 persen belum bernama dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 252.601 km², sekitar 95 persen merupakan lautan dan hanya sekitar 5 persen daratan.
Sedangkan untuk Potensi lahan yang belum digarap seperti, lahan tambak di kepulauan Riau seluas 100,553 Ha, untuk Kolam air tawar 189 Ha, sedangkan budidaya laut seluas 1,168,220 Ha.
Oleh karena itu, Sharif mengatakan bahwa, Kepulauan Riau ini memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar, namun belum tergarap secara optimal. "Apabila sektor kelautan dan perikanan dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, akan dapat menjadi motor penggerak baru bagi perekonomian wilayah ini," jelasnya.
"Untuk itu diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota serta seluruh komponen masyarakat Kepri," imbuhnya.
Sementara itu, di sela kunjungan kerja dalam rangka Peresmian Unit Pengolahan Ikan (UPI) PT Mandra Guna Gema Sejati, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo menyerahkan bantuan berupa bantuan 2 (dua) Paket Modal Usaha Berbasis Kelompok Masyarakat Tahun Anggaran 2012 senilai Rp. 150 juta, kartu nelayan sebanyak 20.000 kartu, sertifikat hak atas tanah nelayan sebanyak 300 Bidang Tanah untuk kota Batam, Kab. Bintan dan Kab. Karimun, bantuan 2 Unit kapal fiber dan 5 unit kapal kayu serta alat tangkap kepada 6 (enam) kabupaten/kota, 45 unit kapal perikanan 2 GT, 30 unit kapal perikanan 5 GT, serta 7 unit kapal perikanan 30 GT.
Jumlah total Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang terdapat di Kepulauan Riau berjumlah total sebanyak 731 UPI.
Sharif berharap bantuan tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya serta perlu dikelola dengan baik. Lebih lanjut ia juga mengimbau kepada gubernur, bupati dan wali kota melalui dinas kelautan dan perikanan masing-masing agar dapat terus melakukan pembinaan kepada penerima bantuan agar usahanya dapat berkembang dan berkelanjutan.
Di Kepulauan Riau, tepatnya di Kabupaten Bintan akan dijadikan tempat minapolitan dan selanjutnya disusul oleh Kota Batam, Tanjung Pinang dan sekitarnya.
Sedangkan Kota Batam, lebih dominan di usaha perikanan tangkap, selain itu usaha budidaya perikanan juga akan dikembangkan.
Saat ini sudah ada Balai Budidaya Ikan di Barelang Balai Budidaya Laut (BBL) Batam, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kehadiran UPT ini setidaknya dapat mengawal teknologi budidaya di masyarakat, termasuk dalam hal penyediaan benih untuk budidaya ikan di laut.
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Dr. Yulistyo Mudho, M.Sc, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP. 0811836967)
Pewarta: Adityawarman
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2012
