"Isu-isu strategis yang perlu diperhatikan pemerintah, pertama, perlunya merumuskan kebijakan baku sesuai standar operasional prosedur untuk mengatasi kemacetan yang berulang-ulang setiap tahun," kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Kedua, perlunya sosialisasi kepada pemudik tentang waktu dan cuaca yang berpotensi tertundanya keberangkatan kapal. Hal itu untuk menghindari menumpuknya kendaraan di pelabuhan, misalnya di Merak, Bakaheuni, dan Gilimanuk.
Baca juga: Pemerintah siapkan Pelabuhan Ciwandan urai kepadatan Merak
Lasarus melanjutkan isu strategis ketiga adalah perlunya kalkulasi akurat jumlah kapal yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan kepadatan arus mudik lebaran.
Kemudian, pemerintah juga perlu memperhatikan tentang peningkatan koordinasi dengan operator transportasi angkutan lebaran termasuk mengoptimalkan pengawasan fluktuasi harga tiket.
"Lebaran tahun lalu kita mengalami kemacetan yang cukup signifikan di beberapa ruas yang cenderung agak berpindah-pindah dari tahun sebelumnya," ujarnya.
Ia menyebutkan pada arus mudik 2022, jumlah penumpang angkutan umum menurun sebesar 22,6 persen dibandingkan tahun 2019 atau sebelum pandemi COVID-19.
Baca juga: Survei: Polisi berperan besar atur kelancaran arus mudik-balik lebaran
Menurut dia, jumlah kendaraan mobil dalam arus mudik 2022 mengalami kenaikan sebesar 4,9 persen dibandingkan tahun 2019. Hal itu dikarenakan adanya pelonggaran aturan berpergian setelah dua tahun diperketat.
Pada tahun 2022, ujarnya, tingkat kecelakaan memang menurun namun kemacetan masih terjadi. Misalnya, kendaraan tidak bergerak hingga berjam-jam meskipun soal teknis di lapangan akan tetapi hal itu harus diselesaikan.
"Evaluasi ini perlu dilakukan agar tahun depan lebih baik lagi sehingga titik macet dan simpul macet yang terjadi di tahun 2022 tidak terjadi lagi," kata dia.
Baca juga: Pakar transportasi UGM nilai mudik Lebaran 2022 lebih baik dari 2019
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2022
