ORI Papua jemput paksa Kepala Puskesmas Biak Kota

ORI Papua jemput paksa Kepala Puskesmas Biak Kota

Tim ORI Papua melakukan upaya paksa terhadap oknum Kepala Puskesmas Biak Kota setelah tiga kali mangkir dari panggilan klarifikasi. ANTARA/HO-ORI Papua

Biak (ANTARA) - Oknum Kepala Puskesmas Biak Kota berinisial ZMM dijemput paksa tim Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Papua setelah tiga kali berturut-turut mangkir panggilan klarifikasi laporan masyarakat.

Kepala Perwakilan ORI Papua Iwanggin S. Olif membenarkan bahwa oknum ZMM jemput paksa pada hari Kamis di Kabupaten Biak.  Selanjutnya, ZMM dimintai keterangan atas laporan dugaan malaadministrasi yang dilakukan dalam jabatan.
 
"Tiga kali panggilan secara patuh, yang bersangkutan tidak menunjukkan iktikad baik, bahkan diduga menghalang-halangi tugas Ombudsman sehingga kami putuskan untuk jemput paksa," ujar Iwanggin melakukan sambungan telepon kepada ANTARA.
 
Oknum Kepala Puskesmas Biak Kota (ZMM) ditetapkan sebagai terlapor setelah ORI Papua menerima laporan masyarakat atas tindakan ZMM yang melakukan mutasi terhadap salah seorang pegawai Puskesmas Biak Kota di luar kewenangannya.
 
Menurut dia, ada indikasi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan seorang Kepala Puskesmas Biak Kota karena melakukan mutasi pegawainya sendiri dengan unsur like dislike atau melakukan ketidakadilan dalam memandang suatu permasalahan yang bersumber dari rasa, bukan dari pokok masalah.
 
Setelah dijemput, kata dia, oknum Kepala Puskesmas Biak Kota sedang dalam pemeriksaan di Ruang Tindak Pidana Umum (Tipidum) Satuan Reserse Kriminal Polres Biak Numfor.
 
Iwanggin menegaskan bahwa ORI berwenang melakukan pencegahan terhadap praktik KKN dari para pelayan publik di Tanah Papua. Jika ada unsur pidananya, perkara ini bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum berwenang.
 
Upaya jemput paksa itu, kata dia, dilakukan atas kerja sama ORI Papua dibantu Tim Penyidik Pidana Umum Kepolisian Resor (Polres) Biak Numfor jajaran Polda Papua berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 serta MoU ORI dan Polri Nomor: 08/ORI-MoU/VI/2020.

Baca juga: Ombudsman: Pemerintah perlu perbaiki sistem terkait COVID-19

Baca juga: Ombudsman paparkan kerugian masyarakat capai Rp254 miliar akibat PMK

Pewarta: Hans Arnold Kapisa
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar