"Pemprov Sulut melakukan upaya strategis dan konkret dalam upaya percepatan menurunkan angka stunting," kata Lynda di Manado, Jumat.
Komitmen pemerintah provinsi dalam percepatan penurunan stunting di daerah dituangkan dalam Keputusan Gubernur Sulut Nomor 88 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sulawesi Utara periode 2022-2024.
Baca juga: BKKBN lakukan akselerasi penurunan kasus kekerdilan di Sulut
"Pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada semua komponen pembangunan dan seluruh masyarakat di Provinsi Sulut mendukung upaya percepatan penurunan stunting di daerah," katanya.
Pemerintah daerah juga salut dengan sinergitas dan dukungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BBKBN) Sulut dalam percepatan penurunan stunting.
BKKBN, kata dia, telah merancang program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) yang dipahami merupakan aksi gotong royong dari mitra kerja yaitu dari pemerintah, swasta, kelompok masyarakat, dan individu.
Baca juga: Praktisi: Milenial berperan bantu atasi stunting
"Kemitraan ini untuk mengatasi stunting dalam bentuk pemberian bantuan dengan sasaran anak bayi di bawah lima tahun terutama pada keluarga prasejahtera," ujarnya.
Begitupun dengan program lainnya, Dapur Sehat Atasi Stunting sebagai langkah pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga berisiko tengkes.
"Program ini dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang dapat dipadukan dengan kontribusi dari beberapa mitra terkait," katanya.
Baca juga: BKKBN intensif kampanye 1.000 hari pertama cegah kekerdilan
Data yang dirilis Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, angka prevalensi stunting di Sulut masih cukup tinggi yakni sebesar 21,6 persen.
Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2022
