"Harapannya dengan pendampingan ini yang berisiko tinggi dapat diidentifikasi dan segera dapat penanganan," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Surakarta Purwanti saat mendampingi Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengunjungi salah satu ibu hamil di Solo, Jumat.
Pada kunjungan tersebut, kata dia, pemerintah berupaya memastikan riwayat yang diderita oleh ibu hamil dan memastikan perkembangan kehamilan.
Baca juga: Masih cukup tinggi, Jawa Tengah bentuk tim penurunan "stunting"
"Artinya sejak dini harus didampingi betul, apakah harus disiapkan untuk operasi sesar. Kalau harus transfusi (darah) siapa yang harus jadi donor," katanya.
Ia mengatakan, ibu hamil yang dikunjungi oleh Gibran menderita anemia dan diabetes mellitus. Selain itu, dia juga dari lingkungan padat penduduk yang tidak memiliki jamban pribadi.
"Namun ada MCK umum. Ibu ini hamil anak kedua, usia ibunya 34 tahun jadi termasuk risiko tinggi, apalagi anak pertama lahir prematur. Saat ini usia kandungan sudah delapan bulan, harusnya HPL 17 Agustus 2022, tapi karena kondisi ibu seperti itu nanti akhir bulan ini sudah dilakukan operasi. Kalau untuk MCK sudah ada koordinasi dengan Perkim (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perumahan)," katanya.
Baca juga: BKKBN: Jateng masuk kasus "stunting" berprevalensi tinggi Indonesia
Selain itu, kata dia, pendampingan juga dilakukan untuk kasus stunting atau kekerdilan pada anak di Kota Solo. Ia mengatakan saat ini angka kasus stunting di Solo mulai menunjukkan penurunan.
"Harapannya tidak ada stunting lagi, targetnya pada tahun 2024 zero stunting. Saat ini jumlahnya masih 500 sekian," katanya.
Mengenai penanganannya, menurut dia, masih bisa diupayakan lebih maksimal ketika anak tersebut masih berusia di bawah dua tahun.
Baca juga: BKKBN apresiasi Boyolali miliki angka stunting terendah di Jateng
"Namun, kalau di atas itu sudah terlambat," katanya.
Pewarta: Aris Wasita
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2022
