Moeldoko serukan percepatan KUSUKA bagi nelayan kecil

Jakarta (ANTARA) -

Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko menyerukan percepatan proses pengurusan dan penerbitan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) bagi nelayan kecil agar memudahkan mereka mengakses kebutuhan bahan bakar minyak (BBM).

Saat menghadiri Rapat Koordinasi Kantor Staf Presiden dengan Kementerian/Lembaga di Batam, Kepulauan Riau, Jumat, Moeldoko menyoroti hasil survei koalisi KUSUKA 2020 yang menyebutkan bahwa 69 persen nelayan kecil kesulitan membeli BBM bersubsidi dan 78 persen mengalami kesulitan memperoleh surat rekomendasi.

"Selain surat rekomendasi, nelayan harus menyertakan lampiran-lampiran seperti KTP atau kartu tani, surat keterangan usaha atau surat keterangan peralatan yang digunakan. Ini yang dinilai menyulitkan," kata Moeldoko dalam keterangan persnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Baca juga: KKP percepat pendataan Kartu Pelaku Usaha Bidang Kelautan Perikanan

Isu penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan kecil menjadi salah satu topik pembahasan rakor KSP dan K/L tersebut sebagai upaya menindaklanjuti amanat Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas 17 April 2020 yang meminta percepatan pmenuhan akses BBM bersubisi untuk nelayan kecil.

Oleh karena itu, Moeldoko menegaskan bahwa KSP mendorong kementerian/lembaga agar mempercepat pengurusan dan penerbitan KUSUKA.

Pasalnya, menurut mantan Panglima TNI itu KUSUKA telah mencakup data-data nelayan yang bisa menjadi pedoman untuk penentuan dan pengalokasian BBM bersubsidi.

Baca juga: 1.700 nelayan di Aceh Barat sudah terdaftar kartu "Kusuka" dari KKP

"Ini tidak hanya mengoptimalkan penyerapan kuota BBM bersubsidi, tetapi juga penyalurannya akan tepat sasaran. KUSUKA itu by name, by address, NIK, dan ukuran kapalnya juga tedaftar di kartu," katanya.

"Jadi ke depan nelayan tidak lagi kesulitan mengurus surat rekomendasi dan lampiran-lampirannya. Jika mereka membeli BBM tinggal menunjukkan kartu KUSUKA saja," ujar Moeldoko menambahkan.

Sebelumnya di sela-sela rakor dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian ESDM, BPH Migas, Pertamina, dan enam pemerintah daerah, terkait penyederhanaan prosedur penyaluran BBM berubsidi untuk nelayan.

MoU yang melibatkan pemda Kepulauan Riau, Medan Sukabumi, Cilacap, Bitung, dan Maluku Tengah tersebut juga akan mengoptimalkan penggunaan KUSUKA sebagai basis data tunggal nelayan.

"MoU ini menjadi pilot project dan akan dikembangkan ke daerah-daerah lain. KSP kan kawal penuh dan memasukkannya ke dalam Sismonev," pungkas Moeldoko.