Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berkomitmen untuk terus menggiatkan literasi mengenai ekonomi digital lewat Gerakan Literasi Digital Nasional (GLDN) agar masyarakat Indonesia tidak hanya cakap digital tapi juga bisa memahami dengan baik pentingnya privasi di ruang digital.

Baca juga: BI: Transaksi digital perbankan naik jadi Rp3.766,7 triliun pada Mei

"Peningkatan literasi digital terhadap masyarakat merupakan suatu yang sangat urgensi sekali. Karena masyarakat diharapkan dapat menjadi pribadi yang siap dan cakap atas segala bentuk kegiatan ekonomi digital sehingga era digitalisasi ini dapat menjadi sebuah kesempatan emas bagi kita semua," kata Koordinator Literasi Digital Kementerian Kominfo Rizki Ameliah, Jumat.

Wanita yang akrab disapa Kiki itu menjelaskan saat ini Indonesia memiliki kondisi pertumbuhan ekonomi yang membaik di tengah upaya berdampingan dengan COVID-19, salah satunya berkat kehadiran akses ekonomi digital yang semakin inklusif.

Data Bank Indonesia (BI) mencatat nilai transaksi uang elektronik di awal triwulan 2022 mengalami pertumbuhan hingga 42,06 persen dan transaksi perbankan digital mencapai 34,9 persen jika dibandingkan dengan kondisi di tahun sebelumnya.

Tentunya pertumbuhan itu akan tetap terjadi, maka dari itu menyiapkan talenta digital yang tidak hanya mampu menggunakan tapi juga memahami dengan baik layanan keuangan digital menjadi penting.

Baca juga: Mendorong transformasi ekonomi berbasis digital setelah pandemi usai

"Pesatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang mendorong inklusi keuangan tentu harus dibarengi dengan berbagai upaya sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk terus memastikan perlindungan konsumen terjaga sehingga kepercayaan terhadap industri baru ini bisa terus dipercaya oleh masyarakat luas," kata Kiki.

Keinginan Indonesia mendorong pemerataan akses literasi terhadap keuangan digital juga tidak hanya dilakukan di dalam negeri tapi juga di forum internasional.

Kiki menyebutkan dalam Presidensi G20, Kementerian Kominfo melalui Digital Economy Working Group (DEWG) mengusulkan pembahasan ekonomi digital secara menyeluruh.

Tidak hanya membahas masalah pemanfaatannya tapi juga hingga pemahaman masyarakat global terhadap urgensinya menjaga data serta privasi di layanan keuangan digital.

Baca juga: Menko Airlangga bertemu IBM Asia Pacific bahas ekonomi digital

"Ekonomi digital lewat DEWG di bawah koordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.Salah satu pembahasannya ini adalah ekonomi digital harus dijaga perlindungan konsumennya sehingga masyarakat dapat terhindar dari hal- hal yang tidak diinginkan," ujarnya.

Untuk itu, Kiki mengajak masyarakat umum di seluruh wilayah Indonesia bisa berpartisipasi aktif mengikuti rangkaian Gerakan Literasi Digital Nasional (GLDN) sehingga bisa memiliki pemahaman yang baik tidak hanya terkait ekonomi digital tapi juga seluruh aspek dasar di ruang digital.

Dengan demikian, visi akselerasi transformasi digital untuk Indonesia Emas 2045 bisa terpenuhi sesuai target.

Kementerian Kominfo mencatat sejak 2021, sekitar 14,5 juta masyarakat telah mengikuti GLDN dan jumlah itu akan bertambah menjangkau lebih banyak masyarakat.


Baca juga: RUU PDP perlu segera disahkan demi dorong kontribusi ekonomi digital

Baca juga: GoTo Financial fokuskan solusi bagi UMKM demi dorong ekonomi digital

Baca juga: UI perkuat peran Indonesia dalam Presidensi G20

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2022