"Mengapa memakai sistem klaster? Karena untuk mencegah itu maka dilihat tipologinya dulu. Jadi, misalnya kumpulan dari pengguna lahan yang terdampak, yang kedua kesamaan dalam risiko, strategi, dan taktik pencegahan yang dibutuhkan," kata Direktur Eksekutif KEMITRAAN Laode M. Syarif dalam pertemuan dengan media di Jakarta pada Senin.
Dia menjelaskan bahwa penerapan pendekatan klaster mencakup upaya pencegahan kebakaran hutan kolaboratif berbasis klaster yang melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, Manggala Agni, TNI, kepolisian, perusahaan, hingga masyarakat.
Menurut dia, pendekatan klaster menjawab tantangan dan permasalahan yang berbeda di daerah-daerah yang rawan menghadapi kebakaran hutan dan lahan.
Penerapan pendekatan itu menuntut pemerintah menemukan kesamaan kondisi ekosistem di suatu daerah serta membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat untuk menjalankan strategi pencegahan dan penanggulangan karhutla sesuai dengan kondisi spesifik daerah.
"Kita berusaha untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan semua sumber daya dari berbagai komponen untuk melakukan yang namanya integrated fire management (manajemen kebakaran terintegrasi)," kata Laode M. Syarif.
Ia juga mengatakan bahwa KEMITRAAN memfasilitasi penguatan kapasitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan gambut melalui program Strengthening Indonesian Capacity for Anticipatory Peat Fire Management (SIAP-IFM) bersama USAID, UNEP, Kishugu dari Afrika Selatan, dan CCROM IPB University.
Program itu telah dicoba diterapkan di Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan; Kabupaten Pelalawan di Provinsi Riau, dan Kabupaten Pulang Pisau di Provinsi Kalimantan Tengah.
Baca juga:
Kalimantan Selatan siagakan sumber daya untuk cegah kebakaran hutan
BNPB minta pemda tetapkan status siaga darurat karhutla sedini mungkin
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2022
