"Pada dasarnya tentu koordinasi antara institusi pemerintah perlu ditingkatkan baik itu di level pusat maupun level daerah untuk mempercepat realisasi dari PEN itu sendiri," kata Yusuf kepada ANTARA di Jakarta, Selasa. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan penting untuk memastikan realisasi dari beragam pos anggaran PEN di daerah bisa tereksekusi secara cepat dan juga tepat.
"Untuk itu organisasi perangkat daerah perlu menginventarisasi masalah ataupun tantangan dari penyaluran PEN saat ini," katanya. Yusuf memandang dana PEN masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses pemulihan ekonomi di tahun 2022 ini sehingga realisasinya yang rendah juga akan berpengaruh pada seberapa cepat dan stabil proses pemulihan ekonomi terutama di sisa Akhir Tahun 2022.
"Memang kalau melihat dari 2 tahun sebelumnya pengaruh dana PEN tidak lebih besar terutama dari anggaran yang tahun ini relatif lebih rendah dibandingkan 2 tahun sebelumnya, namun dalam pos-pos masih ada anggaran yang penting terutama yang berkaitan dengan upaya untuk menjaga daya beli masyarakat," katanya. Jika realisasi penyaluran PEN berjalan lambat, ia khawatir potensi pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga menjadi lebih kecil dibandingkan potensi pertumbuhannya.
Di samping itu, menurutnya, penyaluran dana kesehatan dalam PEN yang realisasinya baru mencapai Rp27,6 triliun atau 22,5 persen dari lagu juga perlu dipercepat. "Dana yang berkaitan dengan kesehatan menurut saya justru diperlukan saat ini untuk memastikan mitigasi resiko dari peningkatan kasus bisa diatasi dari dini, termasuk di dalamnya mendorong vaksinasi baik vaksinasi 1 dan 2 maupun vaksinasi booster," ucapnya.
Baca juga: Sri Mulyani: Penyaluran kredit dari dana pemerintah Rp458,22 triliun
Baca juga: Indef: Sederhanakan prosedur penyaluran bantuan UMKM
Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022
