Hipmi Jaya dan Kadin DKI diskusi rekomendasikan Jakarta pusat bisnis

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jaya dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI menggelar diskusi untuk merekomendasikan Jakarta sebagai pusat bisnis setelah tidak lagi menjadi ibu kota.

"Sebagai bentuk kepedulian sekaligus kontribusi kami dari dunia usaha sekaligus bisa menggali aspirasi dan memberi masukan terhadap pansus kota Jakarta di DPRD yang baru dibentuk supaya Jakarta ke depan tetap pro dan kondusif terhadap dunia usaha. Mudah-mudahan bisa memberi rekomendasi dan ide-ide tentang bagaimana membangun Jakarta ke depan," kata Ketua Umum Hipmi Jaya Sona Maesana dalam diskusi bertajuk Jakarta Talks 2022 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi yang menyebut diskusi ini bertujuan untuk memberikan masukan yang diharapkan memberi efek positif pada Jakarta ke depannya.

"Ke depan, setelah kekhususan sebagai ibu kota itu sudah tidak ada, artinya kita tidak bisa merasakan lagi kelebihan itu. Tapi kami akan siap dan optimistis menghadapi ini karena pengusaha itu adalah pejuang. Dan semua yang menjadi diskusi di sini, harapan kami akan menjadi bahan untuk direalisasikan oleh Pansus kekhususan Jakarta, itu harapan kami," ucap Diana di lokasi yang sama.

Sebagai bahan pertimbangan, Hipmi Jaya menilai Pansus kota Jakarta bisa mengacu pada negara-negara yang melakukan pemindahan atau memisahkan fokus dari ibu kotanya seperti Malaysia atau Amerika Serikat untuk menjadi bahan studi banding untuk kemudian membuat Jakarta sebagai kota bisnis dan ekonomi.

Pasalnya, lanjut Sona, dari penduduk Jakarta sekitar 10 juta orang, ada lebih dari satu juta pelaku usaha yang didominasi oleh UMKM.

"Ke depan kami dunia usaha, tidak ingin justru nilai perputaran ekonomi berkurang, harapannya meningkat. Karenanya kami siap memberi masukan, juga kontribusi pada pemerintah, untuk bagaimana apabila Jakarta jadi kota bisnis itu bisa menciptakan ekosistem yang semakin mendukung kemajuan dunia usaha. Khususnya UMKM agar bisa naik kelas," ucapnya.

Sementara Kadin DKI Jakarta menyoroti persoalan infrastruktur di Jakarta berupa aset-aset yang ada di Jakarta ketika nantinya "sang pemilik" pindah ke ibu kota baru.

"Infrastruktur di Jakarta bisa dibilang yang terbaik dibanding provinsi lainnya di Indonesia. Karenanya dalam diskusi ini juga kami ingin memberi masukan pada pemerintah, bahwa aset-aset yang ada khususnya pemiliknya yang pindah ke ibu kota baru, jangan sampai terbengkalai. Kami di swasta juga ingin untuk bisa dilibatkan agar jangan sampai mubazir. Dan tentu kami ingin memberi masukan-masukan lainnya sebagai pertimbangan pansus nantinya," kata Diana.

Diketahui, tanggal 18 Januari 2022 telah disahkan RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU oleh DPR RI dan Pemerintah. Dengan demikian, Indonesia akan mempunyai ibu kota yang baru untuk menggantikan Jakarta.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan proses pemindahan kantor-kantor utama pemerintahan pusat dari Jakarta ke Nusantara diharapkan selesai pada kuartal kedua 2024.
Baca juga: IKN pindah dinilai akan tumbuhkan kota-kota penyangga
Baca juga: Pakar: IKN pindah, Jakarta perlu cari daya saing kota besar Asia
Baca juga: Survei: Pemindahan IKN tak berdampak banyak pada properti Jakarta