“Ujaran kebencian telah menjalar dan merusak kohesi sosial dan merusak pemahaman bersama yang seharusnya ada dalam sebuah komunitas dan masyarakat,” kata Julliand dalam acara diskusi grup forum Social Media 4 Peace in Indonesia Addressing Gaps in Regulating Harmful Content Online” yang diikuti dari Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan bahwa ujaran kebencian mungkin telah menjadi masalah yang ada sejak lama, namun di masa kini hal tersebut menjadi isu yang terus berkembang di seluruh dunia terutama dengan adanya platform-platform digital.
Menurut dia, alat-alat digital tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan yang positif seperti edukasi dan penyebaran ilmu pengetahuan.
“Namun alat-alat digital ini dieksploitasi untuk menyebarkan rasisme, kebencian terhadap perempuan dengan kekerasan, dan berbagai bentuk diskriminasi lainnya,” kata Julliand.
PBB, lanjutnya, telah menjadikan 18 Juni sebagai hari anti ujaran kebencian dunia dan telah mengadopsi resolusi terkait isu tersebut, yang menunjukkan komitmennya dalam menghadapi ancaman yang muncul dari ujaran kebencian.
Selain itu, salah satu badan PBB, yakni UNESCO, juga telah memulai sebuah inisiatif yang disebut Social Media for Peace yang diimplementasikan di tiga negara, salah satunya Indonesia.
“Objektif dari program ini adalah untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap konten yang membahayakan di dunia maya, terutama ujaran kebencian dan disinformasi,” tambahnya.
Hal itu dilakukan melalui moderasi konten yang dilakukan dan dipimpin oleh masyarakat sendiri guna mempromosikan penggunaan media sosial yang bijak dan positif bersama.
Dengan demikian, masyarakat dapat melakukan perubahan dalam penggunaan media sosial tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi.
Baca juga: PBB peringati Hari Internasional Melawan Ujaran Kebencian
Baca juga: Sekjen PBB berikrar akan perangi ucapan kebencian
Baca juga: Penyidik PBB tuding Facebook sebarkan ujaran kebencian di Myanmar
Pewarta: Aria Cindyara
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2022
