DKI heran dengan peredaran minuman beralkohol di Holywings

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku heran dengan peredaran minuman beralkohol di seluruh gerai (outlet) kelompok usaha Bar dan Restoran Holywings yang ada di Jakarta.

Menurut Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo di Jakarta, Rabu, selama ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum pernah mengeluarkan verifikasi bentuk usaha Holywings sebagai rekomendasi untuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui sistem "Online Single Submission" (OSS).

Dari BKPM ini nanti diterbitkan Surat Keterangan Pengecer (SKP) untuk penjualan minuman beralkohol tanpa konsumsi di tempat. Penjualan minuman beralkohol dan minum di tempat pelaku usaha wajib memiliki Surat Keterangan Penjual Langsung (SKPL).

"Memang benar untuk izin SKP dan SKPL prosedurnya harus lewat verifikasi Dinas PPKUKM, semua izin Holywings ini entah seperti apa pihak mereka memainkan sistem sehingga tidak lewat di kami tetapi terbit izinnya," ujar Ratu di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: Legislator: Holywings lakukan pembohongan publik soal promosi SARA
Baca juga: Karyawan Holywings dipastikan tetap dapat gaji bulan ini

Izin usaha Holywings di Jakarta telah dicabut. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (PMPTSP), Benni Aguscandra mengatakan, izin yang dicabut dari Holywings, yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sertifikat laik fungsi (SLF) dan pengelolaan limbah.

Sementara untuk izin SKP dan SKPL, pihaknya telah menyurati BKPM terkait kasus yang menimpa Holywings untuk segera ditindaklanjuti.

"Semua izin yang DPMPTSP terbitkan dicabut, yaitu IMB, SLF, limbah, sementara yang OSS menunggu dari BKPM," kata Benni.

Anggota Komisi B dari Fraksi Demokrat Nur Afni Sajim mengingatkan Pemprov DKI meski izin melalui OSS merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun tidak dapat menjadi alasan minimnya pengawasan dari Pemprov DKI.

"Akhirnya lepas tanggung jawabnya, pembinaan itu harus dibuat," kata Afni.

Baca juga: Holywings pecat enam tersangka kasus promosi bernuansa SARA
Baca juga: Bapenda DKI: Izin Holywings usaha restoran

Rapat bersama manajemen Holywings di Komisi B DPRD DKI Jakarta hari ini terpaksa diskors lantaran masih banyak hal yang belum terjawab, khususnya terkait perizinan.

Karena itu, Komisi B DPRD DKI akan menjadwalkan lagi rapat bersama Holywings dan dinas-dinas terkait.

Dalam rapat berikutnya, Komisi B juga akan meminta penjelasan dari seluruh wali kota yang memberikan izin wilayah kepada Holywings, karena ada juga izin zonasi dalam mendirikan usaha yang turut disebutkan dalam rapat tersebut.