"Asi eksklusif adalah sumber asupan nutrisi yang sangat baik untuk bayi baru lahir," katanya ketika dihubungi di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Risiko yang dihadapi bayi baru lahir jika diberi susu formula
Dengan demikian, kata dia, dukungan terhadap seorang ibu agar dapat memberikan ASI eksklusif selama enam bulan merupakan hal yang sangat penting.
"Terkait hal ini saya sangat menyambut baik telah disepakatinya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) menjadi inisiatif DPR untuk dibahas bersama pemerintah," katanya.
Baca juga: Kepala BKKBN soroti ibu tak paham pola asuh pemberian ASI yang benar
Menurutnya, aturan-aturan yang terdapat dalam RUU KIA sangat mengakomodir kesejahteraan ibu dan anak.
"RUU ini juga mengakomodir banyak hal, khususnya mengakomodir upaya pemenuhan ASI eksklusif bagi anak-anak Indonesia," katanya.
Baca juga: BKKBN resmikan pil progestin bagi ibu menyusui dukung ASI eksklusif
Dia menjelaskan, dalam RUU KIA terdapat usulan mengenai masa cuti hamil bagi ibu melahirkan yakni paling sedikit enam bulan seperti tertulis dalam pasal 4 ayat (2) huruf a.
Menurut Pane, usulan perpanjangan masa cuti ibu hamil seperti yang tertulis dalam RUU tersebut sangat erat kaitannya dengan pemenuhan ASI eksklusif.
"Seorang ibu yang baru saja melahirkan akan memiliki waktu yang cukup untuk memberikan ASI eksklusif, ini tentunya juga memiliki korelasi terhadap upaya penurunan prevalensi kekerdilan karena pemberian air susu ibu adalah salah satu upaya mencegah masalah yang diistilahkan stunting itu," katanya.
Baca juga: IDAI: Kontak fisik saat IMD tingkatkan keberhasilan ASI eksklusif
Kendati demikian, dia juga mengingatkan bahwa masih banyak variabel lain yang terkait dengan upaya penurunan prevalensi kekerdilan.
"Terkait prevalensi kekerdilan atau stunting ini memang cukup banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi seperti anemia pada ibu hamil dan lain sebagainya," katanya.
Baca juga: BKKBN tekankan pentingnya ASI eksklusif cegah kematian bayi
Untuk itu, kata dia, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai upaya pencegahan masalah kekerdilan harus terus diintensifkan.
T.W004
Pewarta: Wuryanti Puspitasari
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2022
