Salah satu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang sedang dicanangkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021, yakni rencana pembangunan rendah karbon.
Rencana ini memiliki dua skenario mitigasi dalam upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca, yaitu skenario 30 persen dan 50 persen (secara ambisius) yang dicapai pada tahun 2030 serta netralitas emisi (net zero emission) pada tahun 2050.
Dalam rangka meningkatkan kemampuan adaptasi perubahan iklim, DKI Jakarta menargetkan tidak adanya area yang termasuk sebagai sangat rentan dan rentan bencana perubahan iklim pada tahun 2030.
Bentuk komitmen DKI Jakarta dalam memberikan kontribusi aktif bagi pencapaian kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau "Nationally Determined Contribution" (NDC).
Di Provinsi DKI Jakarta terdapat empat jenis ancaman tingkat urgensi. Yaitu urgensi potensi bencana banjir, potensi kekeringan, suhu ekstrem dan banjir pesisir (rob).
Hasil analisis potensi dampak menunjukkan bahwa sebagian wilayah DKI Jakarta berada pada kategori sedang, yaitu 153 Kelurahan dari 267 Kelurahan di DKI Jakarta. Sebanyak 9 kelurahan pada kategori sangat tinggi.
Baca juga: Ini penjelasan BMKG soal udara panas di Jakarta pada bulan September
Suhu ekstrem
Risiko iklim suhu ekstrem hampir seluruh kelurahan yang berada di Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat risiko sangat tinggi terutama Jakarta Selatan. Terdapat 15 kelurahan yang berada pada kategori tingkat urgensi sangat tinggi untuk jenis bencana ekstrem basah/potensi banjir.
Sedangkan 17 kelurahan untuk jenis bencana ekstrem kering/potensi kekeringan, 5 kelurahan untuk jenis bencana rob dan 28 kelurahan untuk jenis bencana suhu ekstrem.
Keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) seperti badan usaha, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, akademisi dan media massa, sangat penting dan dibutuhkan dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon di Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan siap berkolaborasi dengan berbagai aktor dalam menyusun strategi bersama dan menjalankan program-program yang berkaitan dengan pembangunan rendah karbon.
Kesiapan itu ditunjukkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan mengajak kepada semua para pemimpin kota, wali kota, pimpinan pemerintahan kota, untuk menyusun solusi untuk menghadapi ketegangan, perubahan iklim global pada acara "Peningkatan Kapasitas Dalam Rangka Implementasi Pengendalian Dampak Bencana Iklim Kota Kota di Indonesia" yang diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta di Discovery Hotel, Ancol, Jakarta Utara, Selasa.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai aktor non negara berusaha merumuskan strategi pengembangan skenario masyarakat menuju pembangunan rendah karbon tersebut.
Pengembangan skenario masyarakat rendah karbon dapat digunakan untuk membantu perencanaan aksi iklim pembangunan jangka menengah dan panjang.
"Harapannya, pusat ekonomi dan kota megapolitan ini akan bisa ikut berkontribusi langsung pada pertumbuhan nasional, pada kegiatan global, tanpa meninggalkan isu lingkungan," ujar Anies dalam sambutannya secara virtual pada acara di Ancol, Jakarta Utara, Selasa.
Baca juga: Pemkot Jakbar buka layanan uji emisi gratis di kawasan CNI hari ini
Kolaborasi
Pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerjasama dengan lembaga-lembaga dari Jepang dan Indonesia menghasilkan program untuk mencapai masyarakat rendah karbon di lingkup masing-masing.
Secara umum, penurunan emisi GRK dapat dilakukan melalui berbagai program seperti pendekatan peralihan bahan bakar (fuel switching) dari energi fosil ke energi terbarukan. Misalnya listrik.
Selanjutnya Penggunaan bahan rendah karbon, pergeseran moda pada sektor transportasi dan peningkatan teknologi rendah karbon untuk mengurangi konsumsi energi dan mendukung program konservasi energi di sektor industri, komersial dan perumahan.
Adapun aksi mitigasi yang dilakukan, yaitu membangun sarana transportasi massal, LRT dan MRT, meluncurkan bus listrik, membuat jalur sepeda, jalur pedestrian dan zona bebas emisi serta merancang integrasi transportasi publik.
Selanjutnya, membuat program yang mendukung terhadap pengendalian bencana iklim. Yaitu: menerapkan prinsip bangunan gedung hijau dimulai dari Jakarta International Stadium (JIS) dan akan dikembangkan lagi.
Pengelolaan sampah menggunakan hierarki 3R (Reuse, Reduce dan Recycle), bank sampah, pengomposan, Biokonversi Maggot atau larva "Black Soldier Fly" (BSF).
Selanjutnya, mendorong penggunaan PLTS di atap (rooftop), penggunaan transportasi umum, penggunaan lampu hemat energi misalnya LED, menanam bibit pohon untuk menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) sekaligus menambah area serapan air hujan. Selain itu, rencana aksi adaptasi yang dilakukan saat ini membuat Program Kampung Pro Iklim. Targetnya ada 245 RW kampung iklim di DKI Jakarta.
Kemudian mendorong pertanian perkotaan (urban farming), peningkatan sistem kewaspadaan dini terhadap penyakit akibat perubahan iklim serta peningkatan edukasi Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
Pemanfaatan tempat pemanenan air hujan (PAH), melakukan pendampingan terhadap warga kampong nelayan/slum area serta melakukan penanaman tanaman produktif.
Saat ini aksi adaptasi yang telah dilakukan di tingkat masyarakat, yaitu mengurangi pemakaian botol plastik dengan membawa tumbler dan pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga.
7Selain itu, membawa "goodie bag" saat belanja agar tidak lagi menggunakan tas kresek, penggunaan lampu LED sebagai aksi hemat energi, membiasakan menghabiskan makanan untuk mengurangi limbah makanan (food waste).
Jalur adaptasi pun disiapkan berupa membangun sistem peringatan dini dan rencana tanggap darurat untuk mengantisipasi peristiwa iklim dan meningkatkan cakupan layanan kesehatan regional selama peristiwa iklim.
Selanjutnya, membuat perencanaan dan pengendalian penggunaan lahan, merancang penyediaan air minum yang andal dan bersih dari perpipaan dan Sistem Penyediaan Air Minum, retrofit dan konstruksi sistem drainase perkotaan untuk ketahanan banjir serta perlindungan dari banjir pantai, erosi dan abrasi.
Baca juga: Ribuan kendaraan di Jakarta Selatan ikut uji emisi
Ikhtiar Jakarta
Saat ini juga ada program kolaborasi untuk memperluas bantuan teknis ke wilayah metropolitan utama di Indonesia, Filipina dan Vietnam untuk merumuskan “Janji Kota” masing-masing.
Aksi ini ditandai dengan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca yang kuat dan rencana aksi iklim lokal yang diarahkan oleh target konkret, peningkatan keterlibatan sejumlah pemangku kepentingan (multi-stakeholders) dan strategi terintegrasi. Di Indonesia, DKI Jakarta terpilih sebagai kota percontohan.
Keluaran utama dari program itu adalah pengembangan sebuah dokumen yang menunjukkan strategi pembangunan rendah emisi yang dijanjikan oleh berbagai pemangku kepentingan lokal Jakarta.
Dokumen yang dinamai "Ikhtiar Jakarta" ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan agenda mitigasi dan adaptasi iklim.
Selain itu, mendirikan situs jejaring Ikhtiar Jakarta untuk menjaring ikrar dan komitmen warga Jakarta dalam mencapai target ambisius iklim DKI Jakarta. Hingga pertengahan 2021, ada 45 komitmen yang dijanjikan oleh para pemangku kepentingan.
Selanjutnya, tiga proyek awal telah dilaksanakan untuk mendukung implementasi "Ikhtiar Jakarta".
Yaitu pengelolaan sampah berbasis masyarakat menggunakan larva BSF, pelatihan duta energi untuk mahasiswa dan diplomasi iklim melalui tokoh agama dengan mengembangkan buku panduan lintas agama untuk mengatasi perubahan iklim.
Baca juga: Hujan belum turun, Dinkes DKI beberkan cara atasi "Heat Stroke"
Copyright © ANTARA 2022
