“Ini akan menjadi salah satu hal implikasi dari situasi dunia, ada pengaruhnya ke sektor perumahan,” katanya dalam Securitization Summit 2022 di Jakarta, Rabu.
Sri Mulyani menuturkan hal itu terjadi karena suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang turut tinggi akan membuat masyarakat semakin kesulitan untuk memiliki rumah.
“Beli rumah mortgage time-nya 15 tahun, di awal hanya berat di suku bunga, principle-nya di belakang. Dengan price rumah dan interest rate yang cenderung naik dengan inflasi tinggi maka masyarakat semakin sulit membeli,” jelasnya.
Oleh sebab itu, ia memastikan pemerintah fokus menggunakan keuangan negara untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah agar bisa membeli rumah.
Hal tersebut mencerminkan prinsip keadilan dalam penggunaan keuangan negara mengingat tidak semua masyarakat Indonesia memiliki kemampuan daya beli yang sama termasuk mengenai pembelian rumah.
“Yang kita perlu address untuk pembangunan Indonesia yang semakin berkeadilan adalah equality-nya makin baik yaitu mereka yang can’t afford (membeli rumah) bisa dibantu melalui berbagai instrumen,” kata Sri Mulyani.
Beberapa program pemerintah untuk mendorong masyarakat agar memiliki rumah di antaranya melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Pemerintah menargetkan 200 ribu unit rumah yang akan mendapat subsidi FLPP pada tahun ini dengan alokasi anggaran mencapai Rp19,1 triliun.
Sementara sepanjang 2010 hingga semester I-2022 pemerintah telah memberikan subsidi bagi 1,38 juta rumah dengan total pembiayaan APBN mencapai Rp85,7 triliun. “Ini angka luar biasa besar,” katanya.
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2022
