Pengalaman tersebut diungkapkan oleh salah satu paksi Bali bernama I Gde Agung yang mengaku mengampanyekan serta menyosialisasikan antikorupsi dengan mengadopsi lagu "Potong Bebek Angsa" ciptaan Pak Kasur karena menilai masyarakat dapat lebih cepat meresapi nilai-nilai antikorupsi melalui pendekatan tersebut. Dengan demikian, pencegahan korupsi dalam kehidupan sehari-hari dapat pula menjadi lebih efektif.
"Hal yang mungkin sederhana tetapi sangat cepat meresap dan bisa diingat adalah seperti kampanye dari lagu. Kampanye melalui lagu membuat afirmasi dari diri kita sendiri dan membuat pemahaman apa itu korupsi," ujar Agung dalam acara gelar wicara bertajuk "Partisipasi Publik dan Pendidikan Antikorupsi" di Bali, Rabu (6/7), sebagaimana dikutip dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.
Lagu tersebut, kata dia, dinyanyikan sambil melakukan Senam Integritas untuk mengajarkan masyarakat dalam memahami sembilan nilai integritas yang wajib tertanam dalam diri masing-masing.
Dengan penuh semangat, dalam kesempatan tersebut, Agung menyanyikan lagu tersebut dengan lirik sebagai berikut.
Sembilan nilai dasar integritas.
Pertama, jujur.
Kedua, peduli.
Tiga, mandiri.
Empat, disiplin.
Lima, tanggung jawab.
Enam, kerja keras.
Tujuh, sederhana.
Delapan, berani.
Sembilan, adil.
Baca juga: KPK jadikan humas pemda dan lembaga di Bali mitra kampanye antikorupsi
Baca juga: KPK gelar festival film internasional di Bali meriahkan ACWG G20
Nyanyian kampanye antikorupsi oleh Agung itu pun diapresiasi oleh Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Novianthi.
Menurut Dian, beragam ide kreatif dan inisiatif dari paksi menjadi modal utama bagi KPK dalam melakukan pencegahan korupsi.
Hal itu, lanjut dia, juga sesuai dengan strategi Trisula Pemberantasan Korupsi KPK yang memberantas korupsi secara simultan melalui penindakan, pencegahan, serta pendidikan antikorupsi.
"Strategi pendidikan antikorupsi dalam salah satu Trisula KPK adalah faktor penting untuk memberantas korupsi. KPK sebagai lembaga negara tentu tidak bisa sendirian, apalagi kedudukan KPK hanya satu di Ibu Kota Negara sehingga membutuhkan partisipasi masyarakat,” kata dia.
Dian mengatakan pula, dalam program Paksi ini, KPK berperan sebagai instansi pembina yang menyertifikasi dan menilai para penyuluh melalui kerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dengan demikian, mereka dapat memastikan paksi memiliki kompetensi yang mumpuni dalam mengampanyekan dan menyosialisasikan antikorupsi kepada masyarakat.
"Ada 40 forum penyuluh antikorupsi di Indonesia. Para paksi ini telah kami training (latih), assessment (nilai), juga sertifikasi sebelum melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat,” ujar Dian.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Civil 20 (C20) ACWG Dadang Trisasongko juga mengatakan bahwa cara-cara kampanye kreatif, seperti dilakukan paksi, dapat mempercepat replikasi gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Diketahui bahwa para paksi yang telah tersertifikasi ini terus gencar melakukan berbagai kegiatan kampanye dan pendidikan antikorupsi di berbagai sektor. Sampai dengan saat ini, tercatat ada 19 paksi di Bali. Kampanye yang mereka lakukan tidak hanya menyasar masyarakat di lingkup pemerintah kota ataupun kabupaten, tetapi juga para ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Bali serta perangkat desa.
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2022
