"Saat ini konsumen properti menghadapi dua beban sekaligus. Pertama, kenaikan suku bunga KPR dan kedua daya beli yang belum benar-benar pulih. Inilah yang kemudian menjadikan kinerja sektor properti belum bergairah seperti sebelum pandemi," kata Agus saat dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis.
Agus mengatakan tantangan di sektor properti masih cukup besar dan proses pemulihan ekonomi sepertinya tidak secepat yang diharapkan hingga akhir 2022, karena para pelaku industri properti masih akan melakukan aksi wait and see terhadap kondisi geopolitik global.
"Di sisi lain, bagi masyarakat yang memiliki dana lebih dan dana cadangan yang cukup, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk membeli properti karena harga-harga properti saat ini mulai melandai," kata Agus.
Oleh karena itu, menurut dia, terdapat dua alternatif yang bisa dilakukan untuk mendorong sektor properti, melalui relaksasi perpajakan kepada pengembang agar harga rumah bisa lebih murah atau melonggarkan batas Loan To Value (LTV) untuk mempermudah kredit konsumen.
Baca juga: Cicilan terjangkau dan kemudahan syarat jadi nilai lebih KPR FLPP
"Jika memiliki di sisi penawaran maka pemerintah bisa memberikan relaksasi perpajakan sehingga harga properti bisa lebih murah, atau BI menaikkan nilai Loan to Value (LTV) sehingga konsumen memiliki kelonggaran untuk membeli properti dengan cara kredit," katanya.
Namun, menurut Agus, langkah ini juga harus dibarengi dengan manajemen risiko yang baik, karena meningkatkan LTV juga berpotensi menaikkan risiko pembiayaan.
"Jangan sampai kebijakan pelonggaran LTV ini malah menciptakan non performing loan (NPL) bagi lembaga pembiayaan," tambahnya.
Dalam kesempatan ini, Agus juga mengingatkan masyarakat diharapkan dapat menghitung dan memitigasi risiko usaha, karena paling tidak sampai akhir tahun ini tingkat ketidakpastian masih sangat tinggi.
"Kita masih harus tetap waspada walaupun kita tetap optimis terhadap proses pemulihan ekonomi yang terjadi," kata Agus.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan gejolak global berupa potensi peningkatan suku bunga acuan karena tingginya inflasi memberikan implikasi terhadap sektor perumahan.
Oleh sebab itu, pemerintah akan fokus menggunakan keuangan negara untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki rumah.
Baca juga: Sri Mulyani: Gejolak global berimplikasi ke sektor perumahan
Baca juga: BP Tapera salurkan pembiayaan FLPP Rp9,09 triliun hingga awal Juni
Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Satyagraha
Copyright © ANTARA 2022
