Politik sepekan, Sipol KPU hingga hambatan revisi UU LLAJ

Politik sepekan, Sipol KPU hingga hambatan revisi UU LLAJ

Ilustrasi - Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan tampilan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Pemilu 2024 di Jakarta, Jumat (24/6/2022). KPU meluncurkan Sipol Pemilu 2024 dan telah membuka aksesnya untuk memperlancar proses pendaftaran dan verifikasi partai politik. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.

Jakarta (ANTARA) - Berita politik yang terjadi selama sepekan namun masih menarik disimak, mulai dari himbauan KPU bagi partai politik terkait Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), hingga Fraksi Partai Demokrat telusuri hambatan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUU LLAJ).

Berikut rangkuman selengkapnya.

1. Ketua DPR: Perketat pengawasan tempat penjualan hewan jelang Idul Adha

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah memperketat pengawasan tempat penjualan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah pada 10 Juli 2022.

Selengkapnya di sini:

2. KPU imbau parpol tak unggah data Sipol mepet tenggat

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengimbau partai politik untuk tidak mengunggah data di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) mepet tenggat waktu tahapan pendaftaran parpol.

Selengkapnya di sini:

3. Pemerintah Australia tawarkan pembangunan IKN ramah lingkungan

Konsul Jenderal Australia di Makassar, Bronwyn Robbins menawarkan kesiapan Pemerintah Australia untuk ikut serta dalam proses pembangunan Ibu Kota Nusantara di Sepaku, Kalimantan Timur dengan infrastruktur ramah lingkungan.

Selengkapnya di sini:

4. Ketum Golkar instruksikan KIB hingga ke akar rumput

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menginstruksikan pengurus partainya untuk menjalin kerja sama politik Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan PPP dan PAN mulai dari tingkat atas hingga bawah atau ke akar rumput sebagai upaya memenangi Pilpres 2024.

Selengkapnya di sini:

5. Fraksi Demokrat DPR telusuri hambatan pembahasan revisi UU LLAJ

Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPR RI Herman Khaeron menegaskan akan menelusuri hambatan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUU LLAJ).

Selengkapnya di sini:

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar