New York (ANTARA News) - Kalangan oposisi Myanmar di Amerika Serikat (AS) mengharapkan dukungan Indonesia dan AS untuk mendorong proses demokrasi di negaranya yang saat ini masih dikuasai pemerintahan junta militer. "Kunjungan Menlu AS Condoleezza Rice ke Indonesia tentunya juga bisa menjadi moment bagi kerjasama dukungan membangun demokrasi Burma (Myanmar-Red)," kata Dr Thaung Htun, ketua The National Coalition Government of the Union of Burma (NCGUB) di New York, Selasa. Dr Htun yang juga sebagai perwakilan pro Demokrasi Myanmar di PBB mengatakan bahwa peran AS dan Indonesia sangat strategis dalam mendukung proses demokrasi dan penegakan hak asasi manusia di Myanmar. "AS selalu mendorong Yangoon untuk memberi jalan bagi demokrasi, sementara Indonesia sebagai contoh dimana proses reformasi demokrasi berlangsung damai. Indonesia sebagai negara besar di ASEAN juga punya pengaruh besar pada negara-negara sekitarnya" katanya. Apalagi di antara tema kunjungan Rice ke Indoensai adalah demokrasi dan keamanan regional ASEAN. Selain itu, sebelum ke Indonesia, Menlu Rice telah menerbitan laporan HAM versi AS tahun 2005 yang menyebutkan sejumlah pelanggaran HAM di Myanmar. Dalam berbagai kesempatan kunjungan ke negara-negara Asia, Rice seringkali mengangkat isu demokrasi di Myanmar. Oleh sebab itu, kata Htun, ia yakin isu itu juga dibawa ke Jakarta. Sidang Komisi HAM di Jenewa baru-baru ini yang menyinggung masalah pelanggaran HAM di Myanmar, makin menjadikan isu itu relevan dibicarakan di Jakarta. Mengenai kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Myanmar bulan lalu namun tidak bertemu dengan pimpinan pro demokrasi Ang San Su Kyi, Dr Htun mengatakan bahwa ia dapat memahami hal tersebut. "Sebenarnya kami sangat berharap beliau bertemu Daw Ang San Suu Kyi, tapi pada saat yang sama kami juga bisa mengerti," katanya "Kunjungan bulan lalu adalah dalam konteks hubungan bilateral. Namun saya tetap yakin Indonesia selalu mendukung ditegakkanya demokrasi di Myamnar," tambahnya.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006