masih ada tantangan lain dari digitalisasi, seperti perlindungan data pribadi, keamanan siber, persaingan usaha, dan kesenjangan akses teknologiJakarta (ANTARA) - Sesi kedua Pertemuan Sherpa ke-2 di Labuan Bajo, NUsa Tenggara Timur (NTT) membahas berbagai isu seperti G20 skills strategy, ekonomi digital hingga pemberdayaan perempuan.
“Selain kekhawatiran akan timbulnya ketidakadilan dan kemungkinan dampak negatif dari pemanfaatan teknologi digital bagi yang tidak mahir, masih ada tantangan lain dari digitalisasi, seperti perlindungan data pribadi, keamanan siber, persaingan usaha, dan kesenjangan akses teknologi,” ungkap Co-Sherpa G20 Indonesia Edi Prio Pambudi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.
Edi yang juga Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian menyampaikan bahwa G20 Indonesia ingin memastikan bahwa digitalisasi dapat bermanfaat secara luas, adil dan berpihak pada masyarakat luas.
Pembahasan dalam Education Working Group (EdWG) memfokuskan pada komitmen negara-negara G20 untuk memberikan pendidikan inklusif, setara, dan berkualitas bagi masyarakat, serta berorientasi pada persiapan untuk dunia kerja. Komitmen tersebut juga didorong perkembangan teknologi dalam peningkatan akses pendidikan semisal pembelajaran jarak jauh.
Negara-negara G20 juga menyepakati bahwa guru memegang peran penting dalam mendampingi proses digitalisasi pendidikan. Hasil pembahasan EdWG ini selanjutnya akan dibawa pada Transforming Education Summit yang akan diselenggarakan PBB pada September 2022.
Edi menuturkan terkait isu ketenagakerjaan, negara-negara G20 berkomitmen untuk melakukan pemutakhiran G20 Skills Strategy. Dalam pembahasan Employment Working Group yang diampu Kementerian Ketenagakerjaan ini mayoritas negara-negara anggota G20 sepakat mendorong kebijakan yang menitikberatkan pada aspek kemanusiaan, kesetaraan, berkelanjutan, dan inklusif, terutama bagi wanita, generasi muda, dan penyandang disabilitas. Working Group juga membahas mengenai pentingnya pendidikan vokasi dan pelatihan kerja.
Kementerian Perdagangan sebagai salah satu pengampu Trade, Investment and Industry Working Group (TIIWG) memberikan perkembangan terkini mengenai prioritas pembahasan dalam pertemuan TIIWG yang telah diselenggarakan dua kali.
Adapun pada pertemuan pertama telah dibahas prioritas terkait peran sistem perdagangan multilateral untuk memperkuat pemenuhan Sustainable Development Goals (SDGs), perdagangan digital dan rantai nilai global berkelanjutan, serta industrialisasi melalui Industri 4.0 yang berkelanjutan dan inklusif.
Selanjutnya dilakukan pembahasan terkait dengan reformasi World Trade Organization (WTO) dan penyampingan pemberlakuan Trade Related Aspects of Intelectual Property Rights (TRIPs) pada penanganan pandemi COVID-19.
Pada pembahasan kelompok kerja tersebut juga dibahas pentingnya transformasi digital menyeluruh untuk menyikapi kesenjangan perkembangan sistem perdagangan digital, integrasi UMKM ke rantai nilai global, serta upaya mitigasi dampak COVID-19 untuk mendukung pemulihan ekonomi global.
Selain itu, negara-negara G20 juga memperhatikan upaya advokasi pemberdayaan perempuan melalui inisiatif G20 Alliance for the Empowerment and Progression of Women’s Economic Representation (Empower). Salah satu rekomendasi yang dihasilkan inisiatif itu berupa Key Performance Index (KPI) untuk memberi penilaian yang lebih konkret dan transparan dalam mendukung peningkatan jumlah pemimpin perempuan.
Sebagai bentuk sinergi antara pemerintah dan dunia usaha, inisiatif tersebut turut mengidentifikasi dukungan dan solusi bagi dunia usaha, antara lain melalui insentif pajak bagi wirausaha perempuan, dan mendorong perusahaan mengungkapkan kebijakan kerja yang berkaitan dengan gender dan diversitas.
Baca juga: Delegasi Sherpa G20 kunjungi Pulau Komodo
Baca juga: Cerita perajin bambu dari jualan di trotoar hingga ikut pameran di G20
Baca juga: PLN perkenalkan PLTS Pulau Messah kepada delegasi Sherpa G20
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2022
